Mohon tunggu...
Bergman Siahaan
Bergman Siahaan Mohon Tunggu... Penulis - Public Policy Analyst

Penikmat seni dan olah raga yang belajar kebijakan publik di Victoria University of Wellington, NZ

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Kebijakan Publik dan Kewirausahaan

30 Januari 2024   15:54 Diperbarui: 31 Januari 2024   10:17 321
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi bisnis (Steve Buissinne/Pixabay)

Penelitian di negara-negara G8 juga menunjukkan bahwa kewirausahaan sangat penting bagi pembangunan dan stabilitas ekonomi, didorong oleh kebijakan pemerintah, tingkat perkembangan suatu negara, dan perilaku kewirausahaan (Vatavua, Dogarub, Moldovana & Lobont, 2022).

Karena kewirausahaan menyangkut inovasi dan kreativitas, maka kewirausahaan memiliki nilai tersendiri dalam perekonomian. Dirangkum dari berbagai pendapat pakar, kewirausahaan berperan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan, katalis pertumbuhan ekonomi, dan saluran bagi inovasi (Nwagu dan Enofe, 2021).

Kebijakan publik

Kewirausahaan saling mempengaruhi dengan kebijakan publik. Kebijakan publik dapat dibuat berdasarkan kondisi kewirausahaan dan sebaliknya, kebijakan publik dapat mempengaruhi perkembangan kewirausahaan.

Bahkan pengaruh kewirausahaan terhadap ekonomi ditentukan oleh kebijakan publik (Vatavua, Dogarub, Moldovana & Lobont, 2022). Kebijakan yang mendukung perkembangan kewirausahaan tentu membawa dampak positif bagi sosial dan ekonomi.

Analogi balapan tiga kuda kewirausahaan Peter Boettke menggambarkan betapa besar potensi pengaruh kebijakan publik terhadap kewirausahaan. Kebijakan keliru yang merugikan kewirausahaan (dianalogikan dengan kuda bernama Stupidity), berpotensi menghambat inovasi dan perdagangan (dua kuda lainnya). Padahal inovasi dan perdagangan mempunyai peran vital dalam kemajuan kewirausahaan.

Kebijakan untuk kewirausahaan

Kebijakan terhadap kewirausahaan sesungguhnya berbeda kebijakan untuk UMKM. Kebijakan untuk UMKM lebih bersifat mikro. Yaitu kebijakan yang diharapkan bisa meningkatkan jumlah UMKM, menaikkelaskan UMKM, atau membantu UMKM bertahan.

Sementara untuk mengembangkan kewirausahaan, dibutuhkan kebijakan yang bersifat lebih luas dari sekedar membantu unit-unit UMKM. Kebijakan yang dapat menciptakan iklim kewirausahaan yang lebih menarik. Suatu kondisi yang merangsang orang untuk berinovasi dan membuka usaha baru (ekosistem kewirausahaan).

Menurut Henrekson dan Stenkula, kebijakan publik terkait kewirausahaan haruslah mempengaruhi lima sisi ini:

  • sisi permintaan kewirausahaan;
  • sisi penawaran kewirausahaan;
  • ketersediaan sumber daya, keterampilan dan pengetahuan;
  • preferensi untuk berwirausaha; dan
  • proses pengambilan keputusan calon pengusaha.

Kondisi yang ideal dari sisi-sisi tersebut di atas dipercaya menciptakan ekosistem yang baik bagi perkembangan kewirausahaan. Misalnya, apakah minat berwirausaha tinggi di kalangan masyarakat? Apakah sumber daya tersedia? Apakah pilihan-pilihan bidang usaha terbuka luas?

Kebijakan terkait kewirausahaan memang cukup kompleks karena merupakan bauran keseluruhan kebijakan ekonomi lainnya. Selain aspek ekonomi, aspek politik dan sosial-budaya juga mempengaruhi pembuatan kebijakan publik tentang kewirausahaan.

Spesifik tetapi merata

Prinsip dan karakter berwirausaha di sebuah tempat sangat mungkin berbeda dengan masyarakat di tempat yang lain. Kondisi politik dan sosial-budaya sangat mempengaruhi. Jenis usaha kaki lima misalnya, banyak dijalankan di Indonesia tetapi jarang ditemui di negara yang lain.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun