Keamanan Siber, Lagi-lagi Soal Kebijakan Publik

Ada standar keamanan minimum yang harus dimiliki penyedia layanan IT berbasis internet. Misalnya standar prosedur, lokasi server, desain keamanan jaringan, dan kemampuan proteksi serangan virus dan malware. Lembaga berwenang memverifikasi kemudian memberikan tanda atau peringkat keamanan pada penyedia layanan untuk menjadi pertimbangan konsumen dalam berinteraksi.

3. Mengembangkan instrumen keamanan

Negara tidak bisa terus bergantung pada perangkat lunak asing. Bagaimana pun potensi peperangan siber tidak bisa dinafikan. Negara harus mulai membangun instrumen keamanan sendiri untuk membangun kedaulatan teritori siber. Misalnya mengembangkan teknologi pendeteksi aktivitas kejahatan siber, antivirus-malware lokal hingga sistem operasi. 

Tahap lebih lanjut adalah kewaspadaan perangkat keras karena kejahatan siber juga bisa melibatkan perangkat keras seperti umumnya chip.

4. Operasi intelijen

Selain unsur akses dan perangkat, kejahatan siber juga terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Sama seperti kejahatan konvensional, keadaan mempengaruhi motif dan kesempatan pelaku. 

Misalnya krisis ekonomi atau menjelang pemilihan umum. Oleh karena itu, intelijen harus memantau keadaan agar antisipasi dapat dilakukan secara efektif mengenai apa yang akan diserang dan kapan penyerangan berpotensi dilakukan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua sektor, baik swasta juga pemerintah. Kemudian dalam menetapkan kebijakan teknis yang lebih rinci selanjutnya, harus dilakukan kajian ilmiah dan deliberasi publik. Dua hal ini berperan penting dalam efektivitas sebuah kebijakan.

Simpulan

Big data menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Tidak ada data di internet yang benar-benar aman. Oleh karena itu, keamanan siber dimulai dari proses pemasukan (input) data. Pengguna harus diedukasi dan diberikan kebebasan dalam memasukkan data.

Selanjutnya penjagaan dunia siber dipimpin oleh pemerintah, tak berbeda dengan tanggung jawab penjagaan dunia nyata. Perlu regulasi, peralatan, dan sumber daya manusia yang kuat untuk menghadapi serangan para penjahat.

Teknologi informasi adalah soal teknis. Bagaimana menyikapi dan mengelola keamanan siber sebuah negara adalah soal kebijakan. Bjorka memang si pembuat gaduh tetapi kegaduhannya harusnya bisa membangunkan si penjaga keamanan untuk lebih awas.  (*)