Mengapa Kurva Covid-19 Indonesia Masih "Naik-naik ke Puncak Gunung"?

Pandemi COVID-19 masih mengguncang dunia. Beberapa negara telah berhasil menurunkan kurva kasus mereka sementara kurva Indonesia masih "naik-naik ke puncak gunung". 

Mengenai cara negara-negara lain yang berhasil menekan penyebaran COVID-19, penulis telah merangkumnya di artikel lain berjudul Bagaimana Negara-negara Lain Turunkan Kasus COVID-19?

Dalam keresahan, sebagian masyarakat lantas mengarahkan tudingan pada pemerintah. Kondisi ini mirip dengan cerita klasik dimana pasangan suami-isteri cekcok gara-gara melihat kemapanan tetangga sebelah.

Mereka pun saling menyalahkan tanpa menghiraukan kondisi mereka yang berbeda dengan tetangga tersebut. Akhirnya pasangan itu sepakat untuk mencari tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar bisa menyusul kemapanan tetangga sebelah.

Tujuh langkah tepat menangani COVID-19

Berdasarkan hasil analisis kebijakan berbagai negara-negara yang dianggap berhasil menekan penyebaran COVID-19, Gavi--aliansi vaksin internasional--merangkum tujuh langkah tepat dalam penanganan COVID-19. Ketujuh langkah tersebut adalah:

1. jaga jarak,
2. pelacakan riwayat kontak,
3. tes,
4. kapasitas rumah sakit,
5. ketersediaan ADP (Alat Pelindung Diri),
6. pesan yang jelas, dan
7. tindakan cepat.

Mengapa lockdown tidak termasuk dalam tujuh langkah tepat di atas? Mungkin jawabannya ada pada uraian di bawah ini.

Kurva kasus COVID-19 Indonesia (Sumber: endcoronavirus.org)

Apa yang dilakukan Indonesia?

Jika mengacu pada ketujuh langkah di atas, manakah yang tidak dilakukan Indonesia? Relatif semuanya sudah dilakukan. Lalu mengapa kurva Indonesia masih menanjak? Berikut perbedaan yang penulis lihat di lapangan.

Jaga jarak

Kesulitan penerapan jaga jarak di Indonesia berhubungan dengan kepadatan penduduk. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan lainnya kesulitan menerapkan jaga jarak 1-2 meter di ruang-ruang publik seperti di angkutan umum, bank, pasar atau di jalanan.

Bandingkan kepadatan penduduk Jakarta (15.938/km2) atau Surabaya (8.233/km2) atau Medan (8.544/km2) dengan Kota Auckland di Selandia Baru yang hanya 2,400/km2 atau Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam dengan 1,003/km2. 

Tak heran jika Kota Dehli di India (11,312/km2) dan New York di AS (10,716.36/km2) juga mengalami kesulitan yang sama.

Memang kepadatan penduduk bukanlah faktor absolut. Susahnya menjaga jarak juga diperparah dengan rendahnya kesadaran warga. Sebagian warga mungkin kurang paham dan sebagian lagi mungkin tidak sepaham. 

Penulis memang tidak punya data tetapi kondisi ini terlihat jelas sehari-hari. Banyak masyarakat yang enggan menjalankan protokol kesehatan bahkan menganggap pandemi ini adalah sebuah kebohongan.

Pelacakan riwayat kontak

Kesulitan pelacakan riwayat kontak juga dipengaruhi kepadatan penduduk dan kecenderungan warga untuk menutupi status dan riwayatnya. Aktivitas penduduk yang tinggi dan frekuensi kontak fisik yang tinggi menyulitkan si penderita untuk melacak riwayat kontaknya jika pun ia bersedia. Sebagai contoh, warga bisa beberapa kali pergi ke warung dalam seminggu untuk membeli barang eceran.

Pekerja non-formal yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, pasti sulit mengingat orang-orang yang kontak dengannya dalam sehari, apalagi dalam empat belas hari. 

Adalah fakta bahwa pencatatan daftar pengunjung beserta nomor teleponnya tidak jamak diterapkan di Indonesia mengingat faktor frekuensi kontak dan sektor non-formal tersebut.

Tes

Rendahnya jumlah dan frekuensi swab test (uji usap) tidak hanya terkait dengan jumlah penduduk tetapi juga kemampuan finansial pemerintah dan warga yang ingin melakukan secara mandiri. 

Kemampuan instansi dan warga hanya sampai pada rapid test yang belakangan sudah tidak dianjurkan lagi. Laboratorium di kota-kota besar Indonesia kewalahan memeriksa sampel. Umumnya butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasil tes.

Belum lagi jika bicara keengganan sebagian masyarakat untuk menjalani tes, sekalipun itu gratis. Fakta ini harus diakui dengan jujur. "Jangan ada dusta di antara kita" kata penyanyi lawas, Broery dan Dewi. Masih ada stigma bahwa terpapar COVID-19 adalah aib sehingga dirahasiakan sebisa mungkin.

Kapasitas rumah sakit

Salah satu penyebab kurangnya kapasitas rumah sakit di Indonesia, ya, apalagi kalau bukan soal perbandingan fasilitas dan jumlah penderita. Data di setiap daerah memang berbeda, tetapi tidak sedikit daerah yang mengalami masalah kapasitas rumah sakit. Surabaya, Jakarta, dan Medan adalah beberapa contohnya.

Penulis juga mendapat informasi dari keluarga yang bekerja di lingkungan rumah sakit mengenai susahnya merujuk pasien akibat ruang ICU atau isolasi yang penuh.

APD memang sempat terkendala pada awal-awal pandemi namun kemudian berangsur-angsur terpenuhi berkat kolaborasi pemerintah dan swasta.

Pesan yang jelas dan tindakan cepat

"Pesan yang jelas" dan "tindakan cepat" menjadi dua poin yang dapat didiskusikan lebih lanjut. Pengukurannya sedikit abstrak. Apakah cepat dalam ukuran waktu? 

Jika tentang waktu, apakah dihitung sejak Desember 2019 atau Januari 2020 atau Maret 2020 ketika COVID-19 benar-benar mewabah dan WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global?

Apakah "pesan yang jelas" dilihat dari pidato kepala negara atau pengumuman di media massa dan poster-poster cetak maupun digital? Jika diukur berdasarkan waktu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan tanggap darurat pada 15 Maret 2020.

Persoalannya mungkin soal komando nasional yang tidak dilakukan, gantinya menginstruksikan kepala-kepala daerah untuk mengambil kebijakan.

Hal ini juga bukan tanpa sebab. Kondisi Indonesia yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat bervariasi antar daerah hingga sistem pemerintahan desentralisasi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Tentang lockdown

Lalu, apakah "tindakan cepat" diukur dengan kebijakan lockdown (karantina kewilayahan)? Jika tentang lockdown, Presiden sejak awal telah menegaskan tidak akan menerapkannya dengan pertimbangan ekonomi terutama terhadap masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. 

70% perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor informal yang akan lumpuh jika lockdown diberlakukan. Padahal negara tidak mampu mengganti pendapatan seluruh penduduk yang hilang selama lockdown tersebut.

Selandia Baru sendiri menganggarkan $ 3,2 miliar (Rp 32 triliun) untuk mensubsidi kehilangan pendapatan penduduknya yang hanya 5 juta orang. Kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk 270 juta penduduk Indonesia?

Tanpa tanggung jawab pemerintah untuk mengganti sebagian besar penghasilan warga yang hilang, maka kebijakan lockdown adalah suatu kekejaman. Sebab masih banyak rakyat Indonesia yang keluar rumah untuk mencari makanannya hari itu juga.

Lockdown India berujung pada kekacauan karena pemerintah abai terhadap kondisi perkotaan dan ekonomi masyarakat. Arus komuter dan sektor informal menjadi faktor kontra terhadap kebijakan lockdown. Kemampuan dalam menjamin penampungan dan kebutuhan dasar warga menjadi penyebab utama kegagalan India (Arvind dan Govindarajan, 2020; "India," 2020).

Penulis berasumsi bahwa lockdown tidak termasuk dalam tujuh langkah tepat untuk menangani COVID-19 karena para ahli memahami bahwa lockdown tidak dapat diterapkan di semua tempat. 

Lockdown hanya bisa dilakukan pada penduduk yang relatif sedikit dengan kemampuan finansial negara yang mampu mengganti kehilangan pendapatan dan menyediakan akses kebutuhan dasar rakyatnya selama lockdown berlangsung.

Itulah yang menjadi pembeda di Selandia Baru. Pemerintah menjamin kebutuhan dasar dan mensubsidi warganya yang kehilangan minimal 50% penghasilan. 

Di samping itu, ketertiban masyarakat untuk mematuhi larangan beraktivitas, menjaga jarak dan mengantre di supermarket merupakan faktor yang juga tak kalah penting. Penulis menyaksikan itu saat tinggal di Selandia Baru selama lockdown bulan Maret 2020.

Perlu diketahui bahwa skema subsidi Selandia Baru bukanlah fixed (rata untuk semua) melainkan variable (berdasarkan penghasilan setiap orang yang tentu berbeda-beda). Mengalkulasi dan menyalurkan subsidi kepada beberapa juta orang tentu jauh lebih mudah daripada puluhan atau mungkin ratusan juta orang di Indonesia.

Pembagian bantuan sosial tunai untuk yang ada sekarang ini saja sudah menimbulkan bibit-bibit gejolak. Penulis melihat sendiri membludaknya UKM dadakan yang mendaftar demi bantuan uang tunai dan keributan-keributan kecil lainnya terjadi di beberapa tempat.

Selanjutnya, apakah "Pesan yang jelas" dan "tindakan cepat" itu diukur dari pemahaman dan kepatuhan masyarakat menjalankan instruksi pemerintah? Jika iya, harus diakui bahwa Indonesia lemah dalam aspek ini.

Apakah karena pesan tidak sampai ke masyarakat atau karena masyarakat tidak percaya? Penyebabnya memang harus diteliti melalui riset, namun temuan di lapangan menunjukkan ketidaksolidan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Sebagian patuh dan sebagian lagi tidak.

Mungkinkah ada kaitannya dengan Pilpres 2019 yang lalu, dimana ada 45,5% pemilih tidak "menyukai" Joko Widodo? Jika iya, maka bukan tidak logis bila banyak masyarakat yang tidak percaya pada pemerintahan sekarang sehingga urung mematuhi instruksi.

Penutup

Pada kesempatan ini penulis mungkin mengabaikan pesan Bu Tejo di film "Tilik" yang fenomenal itu untuk menjadi solutif. Karena sependek hemat penulis, artikel-artikel yang solutif sudah banyak bertebaran di berbagai media.

Artikel ini kiranya membawa pembaca berpikir logis dalam menyikapi pandemi ini. Penelusuran menunjukkan bahwa Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang dianggap berhasil menurunkan kurva COVID-19. Detil langkah penanganan tentu tidak persis sama mengingat kondisi lapangan yang berbeda.

"Anda tidak selamanya bisa meng-copy-paste kebijakan publik dari satu negara ke negara lain. Kebijakan yang berhasil di satu tempat belum tentu berhasil di tempat lain." Pakar-pakar kebijakan publik selalu menekankan prinsip tersebut, seperti juga yang diingatkan oleh dosen-dosen penulis di kelas.

Seorang ahli penyakit menular yang juga profesor di Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, Tolbert Nyenswah, juga mengakui langkah agresif yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok tidak mudah ditiru oleh negara-negara demokratis (Utomo, 2020).

Meski demikian, kondisi lapangan yang berbeda tentu saja tidak lantas dijadikan alasan untuk ngeles. Kondisi harus disiasati, kelemahan harus diperkuat dan kekurangan mesti dilengkapi.

Harus diakui bahwa ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan segera (needs action) oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sekali lagi, oleh pemerintah dan masyarakat! 

Coba perhatikan daftar negara-negara yang berhasil menekan kasus COVID-19. Mereka adalah negara-negara yang masyarakatnya terpimpin dengan baik. Entah itu secara otoriter, pengaruh intelektual atau karakter patuh masyarakatnya.

Tak heran jika Perdana Menteri Selandia Baru menyatakan ke publik internasional bahwa mereka punya tim sebanyak 5 juta orang dalam melawan COVID-19. Jumlah tersebut tak lain adalah jumlah seluruh penduduk Selandia Baru!

Eh, Indonesia juga punya pepatah lama kok, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!". Sesuatu akan berhasil jika dilakukan secara kolektif dan akan gagal jika dilakukan secara parsial. Nah, itu kita paham... (*)

Tim kami ada 5 juta orang dalam melawan COVID-19 ini (Jacinda Ardern, PM Selandia Baru)