Mohon tunggu...
Benny Eko Supriyanto
Benny Eko Supriyanto Mohon Tunggu... Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hobby: Menulis, Traveller, Data Analitics, Perencana Keuangan, Konsultasi Tentang Keuangan Negara, dan Quality Time With Family

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Kasus Keracunan Massal MBG Merebak, Menkes Usulkan Gizi Jadi Mata Pelajaran Wajib

3 Oktober 2025   13:35 Diperbarui: 3 Oktober 2025   13:30 38
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: BGN dan Pemprov Jabar Evaluasi Program MBG di Jabar (Foto: www.bgn.go.id)

Menurut Budi, selama ini materi gizi hanya masuk ke dalam Kurikulum Merdeka secara opsional. Namun, dengan meningkatnya kasus keracunan MBG, perlu ada pendekatan lebih serius agar anak tidak hanya menjadi penerima makanan, tetapi juga mampu menjadi pengawas pertama atas apa yang ia konsumsi.

"Anak-anak bisa tahu, bahkan tanpa diajari gurunya: 'Pak, makanan ini sudah tidak sehat, jadi saya tidak makan.' Itu bagian dari kontrol," ucap Menkes dalam rapat dengan DPR.

Gagasan ini patut diapresiasi. Pendidikan gizi dan keamanan pangan bukan sekadar tambahan pelajaran, melainkan bagian dari literasi kesehatan yang mendasar. Di era di mana pola konsumsi anak semakin rentan terhadap makanan instan dan rendah nutrisi, sekolah seharusnya menjadi benteng pertama dalam menanamkan kesadaran gizi yang benar.

Menjaga Program MBG Tetap di Jalur

Meski demikian, menjadikan gizi sebagai mata pelajaran wajib hanyalah salah satu langkah jangka panjang. Persoalan akut yang dihadapi program MBG tetap menuntut perbaikan manajemen di lapangan. Ada setidaknya tiga hal yang mendesak:

  1. Penguatan Standar Pengadaan dan Distribusi
    Pemerintah pusat bersama daerah perlu memastikan seluruh rantai pasok MBG---dari pemilihan bahan, proses masak, hingga distribusi---mengikuti standar keamanan pangan. Penyedia layanan yang terbukti lalai harus dikenai sanksi tegas.

  2. Transparansi dan Pengawasan Publik
    Keterlibatan orangtua, komite sekolah, hingga masyarakat lokal penting untuk memperkuat kontrol. Transparansi menu, asal bahan, dan kualitas makanan seharusnya bisa diakses secara terbuka.

  3. Mitigasi dan Respons Cepat
    Kasus keracunan tidak boleh berulang karena lambannya respons. Setiap daerah perlu memiliki protokol darurat kesehatan dan jalur pengaduan yang cepat ditindaklanjuti.

Momentum Perbaikan

Keracunan massal MBG memang mencoreng semangat awal program ini. Namun, di balik musibah, ada peluang untuk memperbaiki sistem. Usulan Menkes tentang kurikulum gizi wajib menunjukkan kesadaran bahwa program pangan tidak cukup dilihat dari sisi logistik semata, tetapi juga harus ditopang literasi kesehatan di kalangan penerima manfaat.

Jika pemerintah berhasil mengubah pengalaman pahit ini menjadi momentum perbaikan, MBG tetap bisa menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Program ini seharusnya bukan hanya soal memberi makan gratis, melainkan membangun budaya gizi sehat yang berkelanjutan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun