Industri kreatif---dari game, animasi, musik digital, kuliner, hingga fesyen---kian menjadi lokomotif ekonomi sekaligus etalase budaya Indonesia. Namun kendala klasik belum hilang: akses permodalan yang terbatas, literasi keuangan yang belum merata, dan ekosistem pendampingan yang tidak selalu berkelanjutan. Di sinilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengambil peran strategis, bukan sekadar neraca fiskal, melainkan instrumen keberpihakan untuk memperluas kesempatan ekonomi rakyat.
Pada APBN 2025, pemerintah menaruh prioritas pada penguatan UMKM dan wirausaha muda melalui bauran kebijakan pembiayaan---dari subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjaminan, hingga pembiayaan ultra mikro (UMi). Dokumen resmi Informasi APBN 2025 mencantumkan penyaluran subsidi bunga KUR dengan sasaran jutaan debitur, menegaskan arah kebijakan proakses permodalan bagi usaha kecil.Â
Mengapa UMKM dan Kreatif?
UMKM adalah tulang punggung perekonomian: kontribusinya sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja---angka yang konsisten dalam berbagai rilis pemerintah dan asosiasi pelaku usaha. Artinya, setiap rupiah kebijakan yang memperkuat UMKM berpotensi berdampak luas pada penyerapan kerja dan pengurangan kemiskinan.Â
Di sisi lain, ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7--8% PDB nasional dan terus bertumbuh, ditopang subsektor kuliner, fesyen, dan kriya; ekspor kreatif juga naik, menandakan daya saing yang menguat. Ruang fiskal yang diarahkan ke promosi, pelatihan, dan pembiayaan kreatif bukan hanya menyokong permintaan domestik, tetapi juga membuka akses ke pasar global.Â
Bonus Demografi: Momentum Emas untuk Wirausaha Muda
Indonesia sedang menikmati bonus demografi: porsi penduduk usia produktif (15--64 tahun) mencapai sekitar 70% menurut Sensus Penduduk 2020 dan tetap dominan hingga kini. Ini peluang yang tak boleh lewat untuk mencetak lebih banyak pencipta kerja di kalangan muda.Â
Karakter industri kreatif---digital, lincah, dan kolaboratif---sejalan dengan cara kerja generasi muda. Karena itu, intervensi fiskal yang tepat sasaran pada penyiapan talenta, inkubasi bisnis, literasi keuangan--digital, dan akses modal akan mempercepat lahirnya pengusaha muda yang tangguh.
Akses Permodalan: Dari KUR sampai UMi
Arah kebijakan 2025 menegaskan target penyaluran KUR hingga Rp300 triliun, menyesuaikan ruang fiskal dan kapasitas penjaminan. Ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menjaga likuiditas pembiayaan produktif skala kecil-menengah. Di sisi hilir piramida, UMi---yang menyasar pelaku usaha ultra mikro---dipacu untuk menjangkau lebih banyak debitur; tahun berjalan, pengelola PIP Kemenkeu menargetkan pembiayaan kepada 1,47 juta debitur dengan nilai sekitar Rp9,4 triliun.Â
