Tak ada negara maju yang dibangun dengan menahan belanja. Sebaliknya, negara-negara yang mampu tumbuh cepat dan berkelanjutan adalah mereka yang mampu merancang strategi pembiayaan investasi secara cerdas---efektif, terukur, dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Indonesia pun kini tengah bergerak dalam kerangka itu: memperkuat kebijakan pembiayaan investasi dalam postur APBN sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.
Pembiayaan investasi bukan sekadar pos pengeluaran. Ia adalah arsitektur masa depan. Dalam skema besar APBN 2025, Pemerintah Indonesia menempatkan pembiayaan investasi sebagai instrumen kunci untuk memperkuat BUMN, menggerakkan proyek strategis nasional, memperluas layanan publik melalui BLU, serta menciptakan sinergi pembangunan yang lebih lincah melalui SWF dan SMV.
Namun, dalam prosesnya, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: pembangunan yang masif tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesinambungan fiskal. Inilah seni mengelola investasi publik: mengukur risiko, memitigasi beban jangka panjang, dan memastikan hasil yang berlipat ganda bagi rakyat.
Meningkatkan Efektivitas PMN: Dari Suntikan Modal ke Dampak Riil
Salah satu titik berat kebijakan pembiayaan investasi adalah optimalisasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Dalam sejarah anggaran, PMN kerap dipandang sebagai instrumen penyelamat korporasi negara yang mengalami tekanan keuangan. Namun paradigma itu kini bergeser. PMN diarahkan untuk memperkuat model bisnis BUMN, mendorong ekspansi sektor strategis, dan mengakselerasi proyek-proyek pembangunan dengan multiplier effect tinggi.
Efektivitas PMN harus diukur dari seberapa besar dampak ekonominya terhadap masyarakat. Apakah menciptakan lapangan kerja baru? Apakah memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional? Apakah menghasilkan dividen yang signifikan bagi kas negara? Inilah indikator yang semestinya dipakai dalam menilai setiap keputusan investasi negara.
Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi. Publik berhak tahu ke mana PMN diarahkan, siapa yang menerima, dan apa target capaian kinerjanya. Jika tidak, risiko pemborosan dan ketidakefisienan akan selalu mengintai.
Menguatkan SMV dan SWF: Membangun Otot Finansial Tanpa Bebani APBN
Pemerintah telah menunjukkan keberanian dan inovasi dalam membentuk Special Mission Vehicles (SMV) dan Sovereign Wealth Fund (SWF) seperti Indonesia Investment Authority (INA). Kedua instrumen ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan tanpa mengandalkan APBN secara langsung.
SMV dan SWF memungkinkan pemerintah mengelola investasi jangka panjang dengan pendekatan pasar yang lebih lincah. Mereka bisa menghimpun dana dari investor institusional dalam dan luar negeri untuk dikelola pada proyek-proyek infrastruktur, energi hijau, dan digitalisasi ekonomi. Tidak hanya itu, keberadaan mereka membuka jalan bagi skema pembiayaan campuran atau blended finance yang efisien.
