Hilirisasi tidak lagi sekadar jargon politik, tetapi menjadi instrumen fiskal strategis dalam menambah nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Skema insentif fiskal seperti super deduction tax untuk riset dan pelatihan vokasi diperluas untuk mendorong industri bernilai tambah.
Transformasi hijau juga menjadi keniscayaan. Dalam APBN 2025, pembiayaan iklim dan program transisi energi bersih mulai diperkuat, termasuk melalui kerjasama global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP). APBN menjadi alat negara untuk memperkuat komitmen terhadap penurunan emisi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Di sisi lain, ekonomi kreatif dan kewirausahaan diberikan ruang yang lebih besar. Bukan hanya karena kontribusinya terhadap PDB dan tenaga kerja, tetapi juga karena daya dorongnya terhadap inovasi. Negara hadir lewat pemberian insentif, fasilitasi modal usaha, serta pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi.
Puncaknya adalah penguatan kualitas SDM---yang tak bisa ditawar. Tanpa SDM unggul, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi ilusi. Oleh sebab itu, belanja APBN diarahkan pada peningkatan kompetensi, pelatihan kerja, serta penguatan sistem pendidikan dan vokasi.
Menuju APBN Sehat: Collecting More, Spending Better, Financing Wisely
APBN 2025 dicanangkan sebagai jembatan menuju ekonomi inklusif dan berkeadilan. Namun pembangunan tidak akan bisa terus bergantung pada utang. Oleh karena itu, perlu penguatan fondasi fiskal melalui strategi collecting more, spending better, dan innovative financing secara prudent.
Pertama, meningkatkan penerimaan negara (collecting more) dilakukan melalui optimalisasi pajak dan perluasan basis penerimaan bukan pajak. Upaya reformasi perpajakan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas ekstensifikasi, sembari tetap menjaga iklim usaha yang kondusif.
Kedua, belanja negara diarahkan agar lebih berkualitas (spending better). Artinya, bukan hanya besar kecilnya angka, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut menjawab masalah nyata di lapangan. Prinsip value for money menjadi kunci dalam evaluasi program.
Ketiga, inovasi pembiayaan (innovative financing) menjadi pendekatan strategis, utamanya untuk proyek-proyek infrastruktur dan transisi energi. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), green bonds, dan instrumen blended finance menjadi opsi yang mulai diakselerasi.
Literasi Fiskal sebagai Tanggung Jawab Publik
Kebijakan fiskal bukan milik elite teknokratik, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, literasi fiskal harus diperluas, termasuk melalui ruang publik. Pemahaman publik terhadap arah kebijakan APBN akan mendorong partisipasi yang sehat dalam proses pembangunan.
