Danantara Suntik Rp130 Trilliun untuk Program 3 Juta Rumah: Kolaborasi Besar untuk Harapan Rakyat Kecil

Indonesia kembali menunjukkan komitmen serius dalam menghadirkan keadilan sosial melalui akses terhadap perumahan yang layak. Rumah bukan sekadar bangunan fisik; ia adalah simbol martabat, tempat tumbuhnya harapan, dan ruang pembentuk masa depan keluarga. Namun, bagi jutaan rakyat kecil, memiliki rumah tetap menjadi mimpi panjang yang belum terwujud.

Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah adalah jawaban strategis terhadap krisis pemukiman yang telah lama mengakar. Namun, dalam dunia kebijakan, niat baik saja tidak cukup. Diperlukan dukungan nyata---dari fiskal negara, dunia usaha, hingga sektor perbankan nasional. Di titik inilah hadir kabar yang patut disambut dengan optimisme: Danantara menyatakan dukungan pendanaan hingga Rp130 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk merealisasikan program ini pada tahun 2025.

Menguatkan Pondasi: Ketika Negara dan Swasta Bergandeng Tangan

Baca juga: Perang Iran vs Israel Meletus: Siapa Lebih Unggul Dalam Kekuatan Militer?

Dukungan Danantara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah pesan kuat bahwa pembangunan tidak bisa lagi berjalan dalam silo. Dalam pernyataan resminya, CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan lima bank besar: bank-bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Negara (BTN), untuk mengucurkan dana tersebut.

"Kurang lebih kami sudah hitung mencapai Rp130 triliun," ujar Rosan dalam forum resmi di Singapura, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman - PKP). Skema pembiayaan ini tidak berdiri sendiri. Rumah-rumah yang akan dibangun nantinya dijadikan jaminan kredit, sementara pemerintah akan memberikan subsidi bunga yang rendah kepada masyarakat penerima manfaat.

Lebih penting lagi, semua ini berjalan dalam koridor regulasi dan tata kelola yang transparan, dengan koordinasi erat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Artinya, dukungan keuangan ini bukan hanya likuiditas, melainkan juga bagian dari arsitektur kebijakan perumahan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menyatukan Agenda Sektoral: Perumahan dan Kawasan Industri

Baca juga: Dunia Tanpa Pikiran: Ancaman Ganda Google, Facebook, dan Amazon terhadap Kebebasan Berpikir

Tak hanya menyasar kawasan urban dan pedesaan, pembangunan rumah juga disiapkan untuk mendukung ekosistem ekonomi baru. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyebut pentingnya pembangunan pemukiman di Kawasan Industri Strategis seperti Karimun, Bintan, dan Batam (KKB) di Kepulauan Riau. Kawasan ini menjadi episentrum pertumbuhan industri masa depan, dan ketersediaan rumah bagi pekerja menjadi keharusan mutlak.

Baca juga: Taro Ada Taro Gau: Etika Bugis yang Kian Langka di Zaman Penuh Basa Basi

"Kalau tidak ada Menteri Perumahan, kita tidak bisa membangun lahan di sana," ujar Bahlil, menyiratkan bahwa ketersediaan rumah bukan pelengkap, melainkan prasyarat dari keberhasilan industrialisasi.

Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait---yang kerap disapa Ara---dengan lugas menyambut baik sinergi antarsektor. "Rumah itu dibangun oleh banyak orang, bahan baku dan sebagainya. Ini akan menggerakkan ekonomi," ujarnya. Bukan hanya menyediakan hunian, pembangunan rumah juga membuka lapangan kerja, menyerap tenaga konstruksi, serta menghidupkan industri bahan bangunan lokal.