2.2 Pembangunan Inklusif Berbasis Digital
Literatur pembangunan menekankan bahwa transformasi digital hanya berdampak optimal jika akses dan manfaatnya tersebar secara merata (UNDP, 2022). Kesenjangan literasi digital, infrastruktur TIK, dan keterhubungan wilayah luar Jawa menjadi tantangan utama pembangunan inklusif di Indonesia.
Makna Konseptual:
- BUMN Telekomunikasi
- Mengacu pada Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengemban mandat konstitusional sebagai agen pembangunan (Pasal 33 UUD 1945). Dalam konteks ini, Telkom bukan hanya operator jaringan atau penyedia layanan internet, melainkan juga infrastruktur dasar pembangunan digital nasional.
- "Pengungkit" (Leverage)
- Menggambarkan fungsi strategis Telkom dalam memperbesar dampak kebijakan pembangunan. Investasi yang dilakukan Telkom dalam backbone fiber optik, BTS, cloud computing, dan data center, secara tidak langsung mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, menciptakan lapangan kerja, mempercepat literasi digital, dan memperluas inklusi ekonomi.
- "Pembangunan Inklusif"
- Merujuk pada pendekatan pembangunan yang tidak meninggalkan wilayah tertinggal, komunitas adat, dan kelompok miskin digital. Ini termasuk mempersempit kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpendidikan tinggi dengan masyarakat yang baru mengenal internet.
Keterkaitan Administrasi Pembangunan Negara
Peran Negara dan BUMN dalam Pembangunan: mengangkat fungsi strategis BUMN dalam konteks developmental governance. Ini sejalan dengan kurikulum program studi yang menekankan peran kelembagaan publik dalam mengatasi ketimpangan pembangunan. Administrasi Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy), dengan menggunakan model hybrid Input-Output dan Social Accounting Matrix, akan menghasilkan kebijakan berbasis simulasi dan data kuantitatif yang bisa digunakan pemerintah pusat/daerah dalam merancang intervensi. Â Inovasi Administrasi Digital, Topik ini beririsan dengan agenda besar Administrasi Pembangunan Negara di era digital, yaitu bagaimana birokrasi dan institusi publik menavigasi transformasi digital secara inklusif.
2.3 Inovasi Metodologi: Hybrid I-O dan SAM
Pendekatan hybrid menggabungkan analisis interdependensi sektoral (Input-Output) dengan distribusi pendapatan dan struktur institusional (Social Accounting Matrix). Modifikasi dilakukan dengan:
- Menambahkan variabel literasi digital dan bandwidth per kapita.
- Integrasi matriks spasial untuk menangkap efek interregional.
- Pemasukan dimensi kelembagaan dalam matriks transaksi.
- Model ini tidak hanya menggambarkan aliran ekonomi, tetapi juga menyajikan peta dampak sosial spasial dari investasi digital.
2.4. Perspektif Ilmu Administrasi dalam Pembangunan Digital
Administrasi Pembangunan Negara (APN)
APN menekankan pada fungsi negara dalam mendorong pembangunan melalui instrumen kelembagaan, termasuk BUMN. Telkom dilihat sebagai developmental instrument negara yang bergerak dalam paradigma state-led digital transformation.
Governance dan Tata Kelola Digital
Penelitian ini merekam praktik good governance digital, seperti akuntabilitas investasi publik, efisiensi tata kelola proyek data center, dan kolaborasi antar lembaga pusat-daerah-swasta.
Kelembagaan dan Inovasi Administrasi Publik
Dengan menilai konfigurasi kelembagaan proyek NeutraDC, disertasi ini menyentuh tema penting dalam ilmu administrasi: inovasi birokrasi, desentralisasi pengambilan keputusan, dan kapabilitas kelembagaan dalam era disrupsi teknologi.
