Kapasitas data center Indonesia (270 MW pada 2024) hanya 12% dari total pasar Asia Tenggara, jauh di bawah Singapura (1,2 GW; 55% pangsa pasar) (Structure Research, 2024).
60% pasar data center Indonesia dikuasai oleh penyedia asing seperti AWS, Google, dan Alibaba, sementara hanya 40% fasilitas lokal yang memenuhi standar Tier III (IDC, 2023; Uptime Institute, 2023).
Proyeksi pertumbuhan hyperscale data center Indonesia mencapai 800 MW pada 2030, dengan proyek strategis seperti NeutraDC Batam (54 MW) oleh PT Telkom menjadi tulang punggung (PT Telkom, 2024).
Dalam konteks ini, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)---khususnya PT Telkom Indonesia---menjadi krusial sebagai instrumen negara dalam membangun, mengelola, dan melindungi aset digital strategis. Status PT Telkom Indonesia sebagai BUMN, maka pengelolaannya tidak lepas dari tertib adminstrasi pembangunan Negara yang harus memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana yang dituangkan dalam operasional pelaksanaan untuk memberi memperoleh keuntungan dan azas manfaat bagi masyarakat.
Investasi PT Telkom Indonesia dalam NeutraDC Hyperscale merupakan langkah konkret menuju kedaulatan digital nasional (PT Telkom Indonesia, 2023). Namun, dalam literatur administrasi pembangunan negara, peran strategis BUMN dalam pembangunan infrastruktur digital masih minim dibahas secara mendalam. Disertasi ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mendalami bagaimana pendekatan administrasi pembangunan negara dan kebijakan publik dapat mendorong pembangunan infrastruktur digital strategis melalui BUMN.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana unsur-unsur Ilmu Administrasi Negara seperti Perencanaan (Planning), Pengawasan (Kontrol dan Evaluasi), Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan Keuangan Publik dapat terrefleksi dalam perencanaan investasi BUMN Telekomunikasi?
Sejauh mana pembangunan NeutraDC Nxera Batam mendukung agenda kedaulatan data dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, dalam konteks ketertinggalan Indonesia dari Singapura dan Malaysia?
Apa implikasi kebijakan dari model pembangunan digital berbasis BUMN terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang nasional, khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada penyedia asing?
1.3 Pertanyaan Penelitian
Apa peran Ilmu Administrasi Negara dalam perencanaan investasi BUMN Telekomunikasi?
