Legitimasi Bahasa atas Dominasi Kekuasaan Simbolis

Dewasa ini perkembangan bahasa sebagai sebuah diskursus filosofis menarik dibahas. Menarik sebab bahasa dilihat dari fakta yang kompleks berkaitan dengan realitas hidup sosial. Filsuf Ludwig Witggenstein memulai menganalisis bahasa dengan mengemukakan teori menumental tentang permainan bahasa atau language game dalam bukunya Philosophical Investigation.

Menurutnya setiap bahasa memiliki karakter kepemimpinan dan aturannya masing-masing. Tak ada aturan universal yang berlaku dalam bahasa. Artinya setiap bahasa harus dipahami dalam konteks gramatikalnya masing-masing. Aturan dari permainan yang satu tidak dapat diterapkan pada aturan permainan lain (Bryan Magee, The History of Philosophy, Artikel).

Gagasan Ludewig Wittgenstein di atas membuka cakrawala baru dalam meneliti bahasa. Baginya, setiap bahasa memiliki aturan dan kode permainannya sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya  bahasa diekplorasi lebih dalam melalui hermeneutika yang dipelopori oleh Martin Heidegger, Hans-George Gadamer, dll.

 Para pemikir linguistik ini mengkaitkan bahasa dengan fungsi sosial, psikologis, dan politis bahasa. Artinya bahasa tidak hanya dikaitkan dengan alat komunikasi semata. Bahasa masuk dalam rana praktik sosial dan dikaitkan dengan praktik kekuasaan, kekuatan, hegemoni dan lain sebagainya. Bahasa menjadi instrumen dalam pertarungan untuk meraih kepentingan dan dominasi kekuasaan. Jean Baudrillard menyatakan, The real monopoly is never technical, but of speach.

Gagasan ini mengafirmasi eksistensi bahasa sebagai salah satu instrumen untuk menguasai. Artinya dominasi kekuasaan tidak hanya dalam struktur institusional melainkan juga dapat terjadi melalui bahasa. Dewasa ini wacana sosial masyarakat diwarnai dengan pertarungan wacana antara dominasi dan marginalisasi.

Di Indonesia fenomena ini memprihatinkan. Pemberitaan media yang setiap saat kita dengar dan baca menjadi contoh yang nyata. Persepsi orang terhadap orang atau kelompok tertentu menjadi sangat positif pun negatif sangat tergantung pemberitaan media, apa bila tidak disertai sikap kritis.

Menjelang Pilpres, kadang kita bingung dengan beragam informasi yang beredar.  Facebook misalnya, menjadi ladang subur bagi media atau orang tertentu untuk menyebar berita bohong, menghina, dan bujukan-bujukan untuk memilih calon tertentu. Dan yang masih aktual saat ini ialah kasus Ratna Sarumpaet. Kejahatannya menarik banyak orang meneliti dari berbagai sisi, entah politik, sosial, sosiologis, dan prikologis.

Kembali tentang bahasa. Yang menarik, informasi yang beredar kadang aneh dan sulit diterima akal sehat. Ada yang memberitakan orang dan kelompoknya sangat baik dan cocok untuk memimpin negeri ini, sedang pihak lain diremehkan bahkan dibeberkan kekurangan-kekurangannya.

Dari kenyataan ini, tampak bahwa bahasa tidak dipahami sekedar instrumen komunikasi fundamental antara sesama manusia tetapi juga berkaitan dengan dominasi kekuasaan yang walaupun secara kasat mata tidak tampak. Di balik kata tersembunyi tendensi menguasai. Kekuasaan yang tidak kelihatan ini oleh Pierre Bourdiau sebagai kekuasaan simbolis, (Pierre Bourdiau, Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity Press, 1991).

Bagi Bordiau bahasa merupakan praktik sosial. Bahasa menjadi cara hidup sebuah kelompok sosial yang mempunyai fungsi praktis. Penggunaan bahasa dalam setiap rana sosial, ekonomi, seni, akademik maupun politik secara diam-diam bertujuan untuk melanggengkan praktik dominasi kekuasaan. Karakter praktik sosial bahasa ini menjadi kritik poin mendasar bagi Bordiau dalam mengkritsi fonemomen penggunaan bahasa.

Pierre Bourdiau mencetuskan sebuah perspektif baru atas bahasa. Bahasa tidak direduksi pada objek pemahaman melainkan sebuah instrumen tindakan. Bourdiau menekankan peran sentral subjek dalam praktik berbahasa. Gagasannya tentang bahasa sebagai dominasi simbolis dapat diuraikan berikut.

Pertama, bahasa sebagai praktik sosial. 

Bahasa sebagai praktik sosial erat hubungannya dengan habitus linguistik dengan rana yang sarat dengan kepenntingan. Karena itu bahasa tidak direduksi sebagai objek studi murni dan media komunikasi antara agen-agen sosial. Setiap tindakan berbicara berasal dari interaksi kelas habitus dan pasar linguistik.

Kedua, bahasa sebagai sebuah kapital budaya.

Karakter dari  kapitel budaya ialah non fisik, misalnya bahasa pengetahuan, skill dan perolehan kultural lainnya. Bahasa sebagai kapitel budaya memberikan banyak keuntungan (kapitel simbolis). Hal itu terjadi karena bahasa diberi legitimasi dan menunjukan otoritas individu yang menggunakan bahasa tersebut.

Fenomena inilah yang membuat bahasa menjadi instrumen dominasi dan komponen simbolis. Singkatnya bahasa tidak lagi dimengerti sebagai media komunikasi semata, namun memiliki peran sentral dalam mekanisme dominasi dan kekuasaan. Dengan kata lain modus operandi kekuasaan dalam praktik bahasa bertujuan untuk mempertahankan kekuasaa dan memproduksi kekuasaan.

Ketiga, bahasa sebagai fakta ekonomi.

Sebagai fakta ekonomi maksudnya bahasa digunakan untuk menunjukan keterkaitan antara kaital, pasar dan harga. Rana bahasa merupakan pasar linguistik. Dalam pasar linguistik, terdapat pembentukan harga sebuah bahasa. Artinya setiap bahasa berharga atau bernilai tergantung konteks dan akumulasi kapital yag dimiiki.

Keempat, bahasa dan pertarungan simbolis.

 Bordieu mendefinisikan kekuasaan simbolis sebagai bentuk kekuasaan yang halus, tak tampak da hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan. Karakter yang halus dari praktik kekuasaan ini membuat pihak yang didominasi tidak manyadarinya.

Sumber Rujukan

Bourdiau, Pierre. Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity Press, 199.

Magee, Bryan. The History of Philosophy, Artikel.