Dalam forum tersebut, BEM UNISAL akan menyoroti capaian dan arah kebijakan pemerintahan Prabowo--Gibran selama satu tahun masa jabatan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang objektif dan berbasis data.
Beberapa indikator kinerja yang menjadi fokus pembahasan antara lain:
Bidang Sasaran RPJMN 2025--2029 Sumber
Ekonomi NasionalPertumbuhan ekonomi ditargetkan naik hingga 8,0% pada 2029
Kesejahteraan SosialPenurunan kemiskinan menuju 4,5--5,0%
Keadilan dan HukumPenguatan lembaga peradilan dan akses bantuan hukum masyarakat berpenghasilan rendah
Pemerataan WilayahPengembangan konektivitas dan digitalisasi nasional lintas provinsi
Good GovernancePenguatan demokrasi, ideologi Pancasila, dan penegakan HAM
Melalui matriks indikator ini, mahasiswa akan menilai sejauh mana realisasi kebijakan pemerintah sesuai arah dan target RPJMN yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Pendekatan Kajian: Ilmiah, Objektif, dan Non-Partisan
Sebagai pemantik, Muhamad Indra Wijaya menegaskan bahwa forum ini tidak diarahkan untuk menghakimi atau memihak pada entitas politik tertentu.
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan multi-disipliner, meliputi:
- Hukum Tata Negara -- konsistensi kebijakan pemerintah dengan UUD 1945;
- Ekonomi Politik -- dampak kebijakan fiskal dan pembangunan terhadap kesejahteraan rakyat;
- Sosiologi Politik -- partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi;
- Etika Publik dan Moralitas Kekuasaan -- kesesuaian tindakan pemerintah dengan nilai-nilai Pancasila.
Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pendidikan tinggi yang menuntut mahasiswa berpikir kritis, sistematis, dan berdasarkan bukti empiris.
Relevansi Akademik dan Peran Mahasiswa
Dalam kerangka hukum, mahasiswa memiliki fungsi pengawasan sosial (social control) yang diakui dalam sistem demokrasi.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat. Namun dalam konteks kampus, kebebasan itu diikat oleh etika akademik dan kode etik ilmiah.
Dengan demikian, kegiatan ini berperan sebagai:
- Instrumen akuntabilitas publik, membantu masyarakat memahami arah pembangunan nasional.
- Forum akademik untuk menghasilkan rekomendasi ilmiah terhadap kebijakan pemerintah.
- Sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk melatih analisis berbasis data dan hukum.
