Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi menginstruksikan pencabutan kebijakan work from home (WFH) bagi seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan ini diambil setelah situasi di Ibu Kota dinilai telah kembali normal, baik dari sisi aktivitas masyarakat maupun operasional transportasi umum.
"Saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk instruksinya (WFH) itu dicabut, maksimum hari ini. Kenapa? Karena saya melihat kondisi masyarakatnya sudah normal kembali, seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).
Transportasi dan Aktivitas Publik Berjalan Lancar
Selain itu, sejumlah agenda pemerintahan seperti upacara resmi dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) juga dapat terlaksana kembali dengan lancar, menandakan pemulihan penuh pasca gangguan yang sempat terjadi.
Perbaikan Infrastruktur dan Layanan Gratis
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat proses perbaikan infrastruktur transportasi. Tercatat sebanyak 22 halte Transjakarta yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa ditargetkan selesai diperbaiki pada 8--9 September 2025.
Untuk mengantisipasi kebutuhan mobilitas masyarakat selama masa perbaikan, Pramono memastikan layanan Transjakarta digratiskan hingga 8 September 2025. "Sedangkan untuk penggratisan ya tentunya sampai dengan hari itu," ungkapnya.
Dengan dicabutnya kebijakan WFH, Pemprov DKI berharap pelayanan publik dapat kembali optimal, sejalan dengan pulihnya aktivitas masyarakat dan transportasi. Normalisasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Jakarta siap bergerak kembali dalam ritme aktivitas harian seperti sedia kala.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
