Pemimpin, tentu tidak bisa hanya berdiri di menara gading, lalu dengan asik berbicara tentang “masyarakat bumi” yang tidak dibersamainya seolah-olah ia berada di tempat itu. Ia bisa berbicara tentang itu –berdasarkan laporan dari para pembantu dan orang-orangnya di lapangan– tapi bisa dipastikan akan ada yang “kurang”, karena ia tidak bisa merasakan langsung bagaimana realitas di lapangan.
Artinya, pemimpin harus turun ke lapangan secara langsung. Untuk memastikan kondisi dan situasi di lapangan secara lebih utuh. Fenomena ini tidak asing, terutama ketika Jokowi (sejak masih menjabat sebagai Walikota Solo, bahkan hingga menjadi Presiden) begitu rajin melakukan blusukan, yang kemudian menjadi istilah dan kinerja yang diikuti oleh banyak orang, banyak pejabat, dan banyak kalangan.
Begitu pula yang dilakukan oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dalam benyak kesempatan, kita bisa menyaksikan Puan turun langsung ke lapangan (dalam posisinya sebagai Menteri atau ketika mendampingi Presiden jokowi). Puan tidak mau berdiri di atas menara gading, mengawasi apa yang terjadi di bawah dengan “kaca mata atas”, tanpa menyentuh ke dasar bumi.
Seperti ketika Puan melakukan inspeksi ke lokasi pembangunan fasilitas Asian Games 2018 serta pembangunan beberapa sarana penunjang seperti LRT dan beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk space public. Dengan itu, Puan bisa mengerti dan mengetahui langsung apa yang terjadi di lapangan, termasuk progres pembangunan, sehingga bisa memberikan instruksi dan bantuan langsung yang sekiranya diperlukan. Termasuk juga ketika Puan turun langsung untuk mendampingi Presiden untuk membagikan beberapa kartu yang menjadi trade mark pemerintahan saat ini, baik KIP, KIS, PKH, PMT, dan lain sebagainya di beberapa daerah.
Artinya, Puan tidak hanya “jalan-jalan” seperti yang dinegasikan banyak orang, terutama yang nyinyir kepadanya. Tapi blusukan yang dilakukan oleh Puan adalah bagian dari agenda untuk mencari solusi langsung yang lahir dari “rahim” masalah di lapangan sehingga mempunyai solusi yang jitu. Tepat sasaran.
Bahkan Puan rela untuk tidak pulang ke Jakarta, meninggalkan agenda yang sudah disusun untuk menunjukkan rasa peduli dan kehadiran pemerintah ketika terjadi sebuah bencana. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan Puan. Begitu mendengar kabar terjadinya banjir bandang di Kota Bitung, Puan memutuskan untuk menunda kepulangannya dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi korban banjir bandang dan longsor di Kota Bitung, Sulut pada Senin pagi. Berangkat dari Kota Manado menuju Bitung, Menko PMK didampingi oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan jajarannya.
Berdasarkan release resmi dari Kemenko PMK, saat peninjauan langsung di lokasi banjir bandang dan tanah longsor itu, tepatnya berlokasi di SD Katolik Santo Andreas, Kel Tandurusa Kec Aertembaga, Kota Bitung, Menko PMK disambut oleh Walikota Bitung, Max J Lomban. Menko PMK lalu menyerahkan bantuan antara lain kasur (500), selimut (1000 L), alkon (10 unit), genset (10 unit), tong air (10), karung (1000 L), tikar (100), cangkul (15), sekop pasir (15), beras dan ikan kaleng (1 ton), dan dana segar untuk BPBD (Rp200 juta).
Menko PMK juga mengawali tinjauannya dengan berinteraksi kepada korban yang sedang mengungsi. “Saya hadir di sini mewakili pemerintah untuk memberikan bantuan. Mungkin jumlahnya belum seperti yang diharapkan tetapi inilah bentuk simpati kami kepada masyarakat yang sedang terkena musibah. Jangan kembali ke rumah dulu karena situasi masih belum aman. Bantuan alat berat akan segera dikerahkan, kebutuhan makan juga akan dipastikan tercukupi,” tandas Menko PMK. “Sekolah memang diliburkan tetapi proses belajar mengajar harus terus berlangsung, berhenti sementara saja. Yang penting keamanan diri dan keluarga dulu demi untuk menghindari kalau sewaktu-waktu ada banjir susulan.”
Artinya, sungguh manis, hebat, dan luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Puan. Untuk hadir secara langsung, ia rela menunda kepulangannya ke Jakarta, dan meneruskan kunjungannya untuk memberikan bantuan. Puan ingin menunjukkan, bahwa pemerintah harus menjadi pihak yang pertama kali hadir untuk rakyatnya ketika terjadi sebuah bencana, setidaknya ikut membersamai dan merasakan langsung derita yang dialami. Pemimpin harus menguatkan.
Begitulah pemimpin harusnya bertindak; menomor-satukan kepentingan rakyat!. Itu dilakukan oleh Puan Maharani dengan sangat baik.
