Buku terakhir sangat menarik bagi saya karena merupakan kumpulan tulisan tentang bencana yang mengancam Indonesia, termasuk dari sudut pandang politik dan hukum. Ya, beberapa pengabaian terhadap potensi bencana dimulai dari pelanggaran hukum seperti yang terjadi pada musibah kapal motor di atas. Sementara itu, hiruk pikuk politik makin menggila menjelang 2019. Bencana kerap luput diantisipasi, tetapi lebih rancak dipolitisasi.
Menyambung perbincangan dengan Pak Andi, beliau juga menyoroti teknologi infrastruktur kita. Kebanyakan kasus tingginya angka korban bencana adalah karena mereka yang terpapar bencana tidak sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri, lalu terbunuh. Contohnya, saat gempa bumi korban tertimpa bangunan yang roboh. Tidak seperti Jepang, bangunan-bangunan di Indonesia banyak yang rentan terhadap bencana, terutama gempa bumi.Â
Maka dari itu, infrastruktur yang tengah giat dibangun pemerintah semestinya memperhatikan faktor potensi ini, apalagi memasuki tahun-tahun krusial seperti 2025 atau 2030. Sebuah buku menarik yang juga saya koleksi berjudul 2030: Teknologi yang akan Mengubah Dunia yang ditulis oleh Rutger Van Santen dan Djan Khoe juga mengungkap prediksi kesiapan dunia mengantipasi potensi bencana pada tahun 2030.
"Bercanda" dengan Bencana Politik
Para pemimpin politik kita memang tengah sibuk menjelang 2019. Bencana alam yang terjadi saat salah seorangnya memimpin kadang dianggap sebagai ujian kepemimpinan mereka soal tanggap darurat. Padahal, ujian kepemimpinan di Indonesia, siapa pun pemimpinnya, dimulai pada pencegahan (mitigasi), kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Untuk hal ini kita sangat memerlukan teknologi canggih.
Namun, para politikus tampaknya lebih sibuk saling mengkritik. Kritik dibalas sindiran; sindiran dibalas kritik, demikian terus dengan wacana berganti-ganti. Mereka bilang jangan baper, tetapi mereka sendiri superbaper. Sampai kemudian yang kita takutkan adalah terjadi bencana politik 2019 sehingga dampaknya yang menakutkan adalah bencana perpecahan bangsa. Itu sebabnya PR kita sebagai bangsa tidak selesai-selesai sehingga boro-boro kita mau tampil di pentas dunia, apalagi mengantisipasi bencana alam yang sangat mengancam ini.
Kita terbawa makin asyik masyuk bercanda dengan bencana politik. Kecepatan angin perpecahan tidak kita sadari terus bertambah, lalu mengolengkan kapal induk bernama Indonesia. Pada saat itu, nanti ada saja orang yang menyelamatkan dirinya masing-masing. Masihkah kita mau bercanda dengan bencana?
Sekali lagi tahun 2025 adalah tahun krusial. Dengan demikian, siapa pun yang terpilih sebagai presiden RI tahun 2019 haruslah tokoh yang mampu mempersiapkan fondasi antisipasi bencana hingga 2024.
***
Saya mengambil satu kesimpulan lagi bahwa yang mampu menghentikan sikap kita yang abai, bahkan cenderung seperti "bercanda" dengan bencana adalah kepemimpinan nasional yang kuat dan tangguh.
Sosok yang dengan kekuatannya mampu mencegah kerusakan lebih parah terhadap Sungai Citarum di Jawa Barat adalah Presiden. Begitulah pula kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan, bukan Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri PUPR. Sosok yang mampu membuat BMKG, BPPT, LIPI, BNPB, dan lainnya lebih berdaya dalam menyiapkan teknologi pencegahan, peringatan dini, dan penanganan bencana secara tangguh dan andal adalah pemimpin bangsa yang kuat.
Karena itu, tidaklah dapat dinafikan program kerja presiden masa mendatang yang sangat penting adalah menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi bencana. Bencana itu sudah takdir, tetapi antisipasinya adalah sebentuk ikhtiar yang membuat kita terus berpikir, berkarya, dan bertindak. Jangan lagi kita menyajikan bencana sebagai topik layaknya stand-up comedy di panggung-panggung kampanye.[]
