Berapa Nyawa Lagi yang Harus Jadi Korban Sebelum Sekolah dan Pesantren Wajib Penuhi Standar Bangunan Aman?

Pagi itu, 24 September 2025, langit Sidoarjo cerah. Santri-santri Pondok Pesantren Al-Khoziny sedang mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Tiba-tiba, sebuah bangunan bertingkat di kompleks pesantren ambruk. Debu mengepul, teriakan panik memecah kesunyian. Dalam hitungan menit, puluhan nyawa—banyak di antaranya anak-anak—terkubur di bawah reruntuhan beton dan besi.

Tragedi ini bukan hanya bencana kemanusiaan. Ia adalah cermin kegagalan sistemik: kegagalan dalam perencanaan, pengawasan, dan komitmen terhadap keselamatan. Dan yang paling menyakitkan, ini bukan kasus pertama. Sebelumnya, ambruknya gedung sekolah di berbagai daerah—dari Jawa Barat hingga Nusa Tenggara—telah menjadi peringatan yang terus diabaikan.

Pertanyaannya kini bukan hanya “siapa yang salah?”, tapi “berapa nyawa lagi yang harus jadi korban sebelum kita bertindak serius?”

Standar Bangunan: Hak, Bukan Kemurahan Hati

Baca juga: Darurat Baca Pejabat: Saat Pernyataan Publik Buktikan Mereka Tak Paham Isu yang Dikelola

Di banyak lembaga pendidikan, terutama di daerah, standar keamanan bangunan sering dianggap sebagai “biaya tambahan” yang bisa dikompromikan. Dana terbatas, tekanan untuk membangun cepat, dan kurangnya pengawasan membuat banyak pihak memilih jalan pintas: menggunakan material murah, mengabaikan perhitungan struktural, atau mempekerjakan tukang tanpa sertifikasi.

Padahal, keselamatan santri dan siswa bukan komponen opsional. Ia adalah hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang aman, layak, dan bermutu.

Kementerian PUPR dan Kementerian Pendidikan sebenarnya telah menerbitkan Pedoman Teknis Bangunan Gedung Sekolah yang jelas. Namun, implementasinya sering terhambat oleh:

• Lemahnya pengawasan dari dinas terkait.
• Minimnya kapasitas teknis pengelola lembaga pendidikan swasta.
• Budaya “asal jadi” yang masih mengakar di banyak proyek infrastruktur daerah.

Pelajaran dari Negara Lain

Negara-negara maju tidak main-main soal keamanan bangunan pendidikan:

• Jepang, yang rawan gempa, mewajibkan semua sekolah menggunakan desain tahan gempa dan menjalani inspeksi tahunan ketat.
• Amerika Serikat, setiap negara bagian memiliki building code yang mengharuskan sekolah memenuhi standar ketahanan api, struktur, dan evakuasi darurat.
• Finlandia, setiap proyek renovasi sekolah harus melibatkan arsitek bersertifikat dan insinyur struktur independen.

Baca juga: Generasi Z Butuh Mitra, Bukan Dihakimi: Membangun Demokrasi Digital di Era Gen Z & Kebijakan 2025

Di Indonesia, kita masih terjebak pada mentalitas reaktif: baru bertindak setelah terjadi bencana.

Tiga Langkah Mendesak yang Harus Diambil

1. Baca juga: Saat Pejabat Blunder, Gen Z Bereaksi: Apakah Public Speaking Buruk Jadi Bahan Bakar Gerakan Digital?

   Audit Nasional Bangunan Pendidikan
   Pemerintah harus segera menginisiasi audit menyeluruh terhadap seluruh gedung sekolah, pesantren, dan kampus—terutama yang dibangun lebih dari 10 tahun lalu atau tanpa izin resmi. Hasil audit harus dipublikasikan dan lembaga yang tidak memenuhi standar wajib direnovasi atau ditutup sementara.

2. Sertifikasi Wajib bagi Kontraktor Pendidikan
   Tidak boleh ada lagi proyek pembangunan sekolah yang dikerjakan oleh tukang tanpa latar belakang teknik. Kontraktor harus memiliki sertifikasi khusus untuk proyek pendidikan, dengan pelatihan tentang standar keamanan anak-anak.

3.