Memoar Program Televisi Taman Gabusan

TAMAN GABUSAN merupakan sebuah acara televisi berformat Variety Show yang ditayangkan oleh TVRI Stasiun Yogyakarta sejak tahun 2006 sampai dengan 2018. Selanjutnya mengalami pembaruan reformating pada tahun berikutnya sampai hari ini. 

Sebagai sebuah program mingguan yang disiarkan setiap Selasa (Weekly). Acara ini hampir tampak biasa-biasa saja di tengah histeria kemeriahan dan glamornya program televisi. 

Kemasan yang sederhana dengan bobot lokalitas yang cukup kental, untuk tidak menyebutnya sebagai citraan sub-urban village.

Tayangan ini menjadi fenomenal dan menarik ditelisik lebih dalam, mengingat justru kelahirannya diprakarsai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 

Sampai berakhirnya program tersebut sudah berlangsung secara simultan selama 12 tahun dan dibeayai dari sumber keuangan APBD Pemkab Bantul. Tentu, proses kerja yang patut diapresiasi siapapun pencetus, inisiator, pelakasana, penerus dan pengelolanya.

Lahirnya program acara teve Taman Gabusan tidak dapat dilepaskan dari komitmen Drs. HM. Idham Samawi, selaku penggagas yang memahami betul bagaimana korelasi fungsi media sebagai agen transformasi perubahan. 

Mendudukan dengan tepat perspektif peran media sebagai pilar ke empat demokrasi, melengkapi Trias Politika: Eksektutif, Legeslatif dan Yudikatif, untuk mendorong berbagai regulasi kebijakan negara.

Agenda Reformasi Birokrasi yang menjadi ujung tombak terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), adalah hal yang tak terpisahkan dari upaya optimalisasi pelayanan diranah publik bermedia. 

Demikian media menjadi katalistor penting dari proses transformasi antara negara, swasta dan masyarakat tersebut.

Literasi Program Televisi Partisipatif

Sejalan kehendak melaksanakan mandat Otonomi Daerah yang menempatkan Pemerintah Daerah menjadi implementator dalam menjaga demokratisasi media di daerah. 

Maka Drs. HM. Idham Samawi mendudukan relasi koherensif antara Pemerintah Kabupaten dengan fungsionalisasi media dalam upaya membangun transparasi, akuntabilitas dan partisipasi. 

Participation, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Begitulah kemudian Taman Gabusan berfungsi sebagai mediator dan komunikator dari proses relasi infrastruktur sosial yang dinamis.

Lahirlah kemudian konsep program acara televisi yang berbasis komunitas yang berfungsi sebagai media interkoneksi sosial untuk destinasi citra (corporate governance image) Kabupaten Bantul. 

Sebuah acara televisi yang menjalankan peran pelayanan partisipasi publik. Maka Taman Gabusan memiliki karakterisitik tersendiri yang berbeda dengan program hiburan teve komersial.

Ukuran keberhasilan di sini bukan berarti mengikuti ukuran populer atau skema pasar, untuk menentukan parameter dan indikator keuntungan profit dari iklan. 

Mengingat besar kecilnya pemasukan iklan, sangat ditentukan tinggi rendahnya capaian share rating penonton. Maka dalam dunia profesi periklanan dan media popular, lazim disebut iklan itu seolah 'Tuhannya' dan rating itu 'Nabinya'. 

Tetapi Taman Gabusan tidak berkehendak mencari keuntungan material atau finansial semacam. Melainkan justru sebaliknya melakukan inventasi dan benefit nilai lewat media televisi untuk mendorong masyarakat agar mampu menghargai nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom).

Role Model Peran Televisi Publik

Dok Pribadi #24

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, status TVRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (pasal 14).

Tercapainya layanan publik salah satunya meliputi distribusi akses kepada publik. Akses publik disini dimaksudkan tidak hanya coverage area, tetapi juga menyangkut bagaimana penyiaran publik mau mengangkat isu-isu lokal dan memproduksi program-program lokal. 

Sehingga misalnya, dapat membentuk secara alami dari bawah, tokoh-tokoh lokal yang betul-betul mengenal, dikenal dan mewakili masyarakatnya. 

Sejauh ini keterlibatan publik, bisa berarti menjadi penontonnya, kemudian menjadi kelompok yang dengan rela membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik; dan keterlibatan publik dalam ikut memberi arah pada program-program yang akan dibuat serta ikut mengevaluasinya.

Pada posisi inilah Taman Gabusan Pemkab Bantul menunjukan peran siginifikasinya sebagai role model kebijakan publik disektor media. 

Mengusung asas-asas reformasi birokrasi yang ujungnya adalah pelayanan publik. Tidak saja bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta, tetapi juga bagi TVRI Stasiun Yogyakarta selaku Lembaga Penyiaran Publik.

Dalam konteks programing televisi memang tidak ada aturan baku mengenai daur hidup (lifetime). Semuanya disandarkan pada kebutuhan strategi penyiaran institusinya. 

Ada yang memberlakukan progres dinamis dengan membatasi waktu sebuah acara. Demi menjaga variasi program dalam mengantisipasi kejenuhan khalayak. Namun ada pula yang lebih memilih untuk bertahan dalam situasi apapun. 

Prinsip penyelenggaraan layanan publik juga dituliskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 (pasal 4) tentang LPP TVRI. 

Dijelaskan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas (agama, kepercayaan, gender, orientasi seksual, disabilitas) melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Patut disayangkan, bahwa goodwill kebijakan publik yang telah ditunjukan oleh Pemkab Bantul dengan Taman Gabusan-nya selama ini, kurang dapat terapresiasi secara berkelanjutan. 

Baik dalam kreteria Programing Penyiaran maupun kebijakan pemerintah daerah setempat. Tentu ini patut menjadi keprihatinan bersama, selait penting digunakan sebagai masukan agenda kegiatan selanjutnya.

Betapapun secara realistis, perubahan kebijakan Pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang dinamis. Sejalan dengan dinamika sosial politik yang berlangsung. 

Menjadi semacam kelaziman, bahwa setiap pergantian pimpinan daerah, maka akan berubah pula kebijakan yang diberlakukan. 

Skala prioritas merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun bukan berarti mengabaikan komitmen untuk terus mendorong pengembangan masyarakat secara akseleratif. ***