Apa Itu Oblesse Oblige?

Apa itu Oblesse Oblige?

 Apa itu Oblesse Oblige. Menurut Oxford English Dictionary, istilah tersebut menunjukkan "keturunan bangsawan membatasi perilaku terhormat; hak istimewa memerlukan tanggung jawab moral/tindakan.

Arti oblesse oblige adalah "Siapa pun yang mengaku mulia harus berperilaku mulia".  Seseorang harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan posisi dan hak istimewa yang dengannya seseorang dilahirkan, dianugerahkan, dan/atau diperolehnya. Oblesse Oblige  adalah Sang Pemilik Kekuasan [kekayaan, jabatan, dan kehormatan] atau hal-hal lain yang dimaknai dengan Pemilik Kekuasan.   

"Noblesse oblige" umumnya digunakan untuk menyiratkan dengan kekuasaan, jabatan kekayaan, dan kehormatan, seorang  diimbangi dengan tanggung jawab moral terbaiik. 

Maka semakin tinggi, kekuasaan, kekayaan, jabatan, dan kehormatan, maka orang tersebut wajib memiliki tanggungjawaab tindakan {moral] terbaik yang berlaku universal bagi semua orang;

Oblesse Oblige adalah Pemilik Kekuasan [kekayaan, jabatan, dan kehormatan]"   atau seseorang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, jabatan, dan kehormatan, wajib memiliki tanggungjawaab tindakan {moral] atau diskursus berakitan dengan "Etika Publik, dapat menjadi contoh atau rujuan digunakan untuk meringkas ekonomi moral dimana hak istimewa harus diimbangi dengan kewajiban terhadap mereka yang tidak memiliki hak istimewa tersebut atau yang tidak dapat melakukan tugas tersebut.

Perkembangan makna  "Noblesse oblige" {pemilik kekuasaan], telah digunakan   merujuk pada tanggung jawab publik orang kaya, terkenal dan berkuasa, terutama untuk memberikan contoh perilaku yang baik atau melebihi standar etika disatu sisi, namun pada saat yang sama digunakan untuk menggambarkan seseorang yang disalahkan atas sesuatu untuk tujuan kebaikan orang lain.

Bagaimana supaya  Oblesse Oblige  diwujudkan dalam diri seseorang dan Ruang Publik?

Jawaban yang mungkin adalah pertama [1] seseorang yang memiliki kekuasaan baik  jabatan, uang, dan kehormatan tidak hanya "tahu etika" tetapi dapat "melakukan etika" dengan baik dalam wilayah publik sekalipun hal itu kadang bertentangan dengan fakta sosial masyarakat. Maka sang pemilik Kekuasan wajib mengecek tahap 6 tahap perkembangan tindakan moralnya dengan mengacu pada pemikiran etika Lawrence Kohlberg;

Jawaban ke [2] adalah orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, jabatan, dan kehormatan adalah miliki posisi tinggi dalam masyarakat, bangsa, bahkan dunia wajib menjaga "tutur kata" dan "perbuatan" dengan mempertimbangkan secara lengkap utuh, waspada, kehati-hatian berpikir jangka panjang, dan mampu membuktikannya dengan fakta objektif,  atau sudah lulus uji secara rigotitas pada tatanan logika, dialektika, retorika yang terbaik; mengapa demikian? 

Karena apa yang dikatakan "pemilik Kekuasan" berlaku pepatah "semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya"; atau "seseorang itu jatuh bukan karena batu besar tetapi oleh batu kecil; 

Jawaban ke [3] jika seseorang mampu menjalankan Oblesse Oblige, maka dia sama dengan kekawatiran Hannah Arendt, bahwa Pemilik Kekuasan [kekayaan, jabatan, dan kehormatan]" wajib melakukan TINDAKAN dengan mental "Animal Rational, The Life of the Mind" sebagai Wahana bersama untuk merancang hidup bersama menjadi lebih baik. 

Sang Pemilik Kekuasan [kekayaan, jabatan, dan kehormatan]" wajib memiliki pengetahuan tentang VITA CONTEMPLATIVA berupa Thinking/berpikir, Williang/berkehendak, Judging/memutuskan terbaik diwilayah publik setelah melalui Animal Laboran/Vita Activa, sebagai Homo Faber dimana pekerjaan atau tindakannya {Work} memiliki ada tujuan tertentu, ada alat; dan akhirnya Animal Rational dimana hidup itu dikuasi oleh fakultas akal budi terbaik [The Life of the Mind]; Mengapa demikian?

Karena sang Pemilik Kekuasan [kekayaan, jabatan, dan kehormatan]"  adalah manusia yang Rasional Harus Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Terbuka  Dalam  Diskursus  Publik Intersubjektif; karena Hukum dan Moral hanya bisa diwujudkan dalam ranah pengetahuan bersama yang bersifat "UMUM' maka diperlukan "Pengetahuan Bersama" atau berbasis "Perasaan/Perasaan Umum" maka ada Rasio Umum/ Ide Paham Kebersamaan.

'RUANG PUBLIK' bermakna dan mengacu pada Filsafat Moral Kant: [1] Ada  Hukum Umum/universalitas; [2] Hormat pada Person; [3] Prinsip Otonomi sebagai Hukum Umum; Maka Pemilik Kekuasan harus mengecek apakah ada kesesuaian antara perbuatan dengan Batin; sebagai rasio Praksis antara Hukum dan Moral menurut Imperatif  Tindakan;_ lihat Rumusan Kant tentang Imperative kategoris ["Bertindaklah semata-mata menurut prinsip (maksim) yang dapat sekaligus kaukehendaki menjadi hukum umum"].

Akhirnya Syarat "Pemilik Kekuasan" Menguasai dalam Tindakan "RAOS GESANG" seperti diajarkan oleh Ki Ageng Suryamentaram,  yakni "bisa rumangsa, ojo rumangsa bisa" atau wajib bisa merasa [berempati], bukan merasa bisa [sombong], "Angrasa Wani" atau Berani bersikap, risiko, berinovasi, dan bertindak tegas, "Angrasa Kleru" atau berani bersikap Ksatria, berani mengakui  jujur pada kesalahan, dan "Bener Tur Pener"  mampu berbuat bijaksana Pener [sesuai Ruang Waktu], berbeda dengan Benar.

terima kasih_semoga bermanfaat