Bagaimana Jika Indonesia Darurat Keuangan Negara?

Kita ingat sejarah di Prancis revolusioner, ketika  mencoba mempercepat pengambilan keputusan dengan dekrit, atau di Jerman  upaya konsensus parlemen, yang seharusnya memerlukan kerja yang efektif, tetapi kedua opsi itu ternyata tidak cukup untuk menghentikan eskalasi konflik politik.

Maka untuk mengatasi keadaan darurat keuangan, diperlukan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.  Keadaan darurat keuangan merusak keselamatan publik dan langkah-langkah keamanan diperlukan. 

Jangan menggunakan tindakan darurat politik seperti penahanan sewenang-wenang atau tekanan pada pers. Tindakan represif tentu tidak akan mendapat dukungan politik. 

Tindakan tidak populer, seperti devaluasi mata uang nasional, harus disertai dengan tindakan populer, seperti melindungi pinjaman atau menunda pembayaran utang. 

Pemerintah harus siap melakukan reformasi kelembagaan di tengah krisis. Sejarah di Prancis revolusioner, pemerintah tidak terlibat dalam pembangunan institusi, menganggapnya cukup untuk mendistribusikan kembali kekuasaan yang menguntungkannya; di Jerman, pemerintah menciptakan lembaga anti-krisis sementara,   kedua kasus tersebut merusak kepercayaan pemerintah perwakilan di eksekutif.

Sejarah juga mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah yang luar biasa segera mengganggu keseimbangan kekuatan politik dan membutuhkan pembentukan lembaga politik baru. 

Peristiwa revolusioner di semua negara Eropa menunjukkan bahwa, bertentangan dengan aspirasi pemerintah revolusioner, stratifikasi properti tidak berkurang, tetapi meningkat selama tahun-tahun revolusioner, sementara lembaga keuangan sepenuhnya atau sebagian menolak untuk mematuhi perintah pemerintah. 

Situasi ini kemudian memicu reaksi politik yang didukung oleh kelompok-kelompok istimewa. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam keadaan darurat keuangan harus menciptakan lembaga yang sah untuk keputusan keuangan, tetapi juga membuat keputusan sosial yang bertujuan untuk menghilangkan semua hak istimewa yang ilegal.

Keadaan darurat keuangan membutuhkan pemahaman baru tentang otoritas pemerintah. Kekuasaan pemerintah tidak dapat direduksi untuk mempertahankan rezim, karena dalam keadaan darurat hal ini memerlukan tindakan luar biasa yang merusak supremasi hukum. 

Hal ini diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang menjamin transformasi damai rezim. Hal ini membutuhkan pertama-tama sanitaire penjagaan antara proses hukum normal dan keputusan darurat, segera menentukan ruang lingkup setiap keputusan darurat dan hasil jangka pendeknya yang dapat diverifikasi. 

Ada pertanyaan tentang hasil yang dapat diverifikasi tidak diajukan, atau  transformasi rezim itu sendiri dianggap sebagai hasil yang cukup, dan dalam kedua kasus penerapan undang-undang yang masuk akal diikuti oleh krisis pembuatan undang-undang yang tidak terkendali, adopsi perundang-undangan yang saling bertentangan atau saling mengalienasikan;