Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertepatan pada 10 desember 2018, saat ini dunia lagi berduka terjadinya penindasan oleh Pemerintah China atas pelanggaran HAM terhadap minoritas umat muslim Uygur di negara bagian Xinjiang China.
Saat ini ramai-ramai dunia internasional protes atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uygur seperti dilaporkan oleh komisi tinggi HAM PBB sekitar satu juta warga Uygur dimasukkan ke kamp konsentrasi dengan dalih Pemerintahan China menyebutnya sebagai kamp "pendidikan ulang" dan melakukan langkah sistematis menghancurkan dan menghilangkan  eksistensi etnis Uygur.
Selain menangkap dan memasukkan mereka ke kamp konsentrasi, anak-anak Uygur dimasukkan ke sekolah-sekolah indoktrinasi Partai Komunis, banyak wanita Uygur yang dipaksa menikah dengan pria etnis HAN. Pada bulan Ramadhan pun mereka dilarang berpuasa, pelaksanaan ibadah dan perayaan keagamaan umat Islam mulai dibatasi.
Disaat dunia Internasional menyuarakan untuk menengakkan keadilan HAM yang terjadi pada etnis muslim Uygur, menjadi sorotan sejumlah aktivis HAM serta seruan agar Indonesia segera turun tangan atau setidaknya mengambil langkah untuk menekan pemerintah China agar segera menghentikan deskriminasi terhadap umat muslim Uygur.
Kemana peran Indonesia?
Sebelum Jokowi berkuasa, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat aktif di kancah internasiaonal. Hal itu sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 45 bahwa tujuan Indonesia merdeka selain melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia, juga ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Amanat ini dijalankan dengan sangat baik oleh para kepala negara sejak Indonesia merdeka. Presiden pertama Bung Karno di tengah berbagai keterbatasan negara Indonesia, dikenal sebagai figur yang sangat berpengaruh di dunia.
Tapi saat ini sebagai negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia, sangat wajar bila banyak yang berharap Indonesia menjalankan perannya. Apalagi Indonesia saat ini mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan China.
Sayangnya sejak pemerintahan Jokowi, peran Indonesia di dunia internasional semakin lemah. Bahkan dalam skala regional Asean peran Indonesia sebagai big brother juga mulai melemah, digantikan Singapura dan Malaysia. Kembalinya Mahathir Muhammad sebagai PM Malaysia, semakin meminggirkan peran Jokowi.
Indonesia semakin kurang diperhitungkan seiring sikap pribadi Jokowi yang terkesan menghindari berbagai forum internasional. Sampai saat ini Jokowi sudah absen sebanyak empat kali dalam gelaran Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB). Kehadirannya banyak diwakilkan kepada Wapres Jusuf Kalla.
Jokowi kembali tidak hadir dalam KTT negara-negara G-20 yang berlangsung di Argentina akhir November lalu. Kehadirannya kembali diwakili oleh Wapres Jusuf Kalla. Bagi Indonesia sesungguhnya keanggotaan di G-20 sangat prestisius. Forum tersebut beranggotakan 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, ditambah Uni Eropa.
