Kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) semakin sering terdengar, dan kini bukan lagi insiden kecil yang bisa dianggap biasa. Anak-anak yang seharusnya mendapat asupan sehat justru berakhir di rumah sakit dengan gejala mual, muntah, diare, bahkan ada yang mengalami kejang. Situasi ini menandakan darurat keamanan pangan.Â
Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap MBG bisa runtuh, padahal program ini merupakan tulang punggung upaya perbaikan gizi nasional.
Angka yang Mencemaskan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat ada 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan terkait MBG di 10 provinsi sejak Januari hingga Mei 2025 (CNN Indonesia, 2025). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan melaporkan bahwa hingga pertengahan September 2025, sekitar 5.360 siswa telah menjadi korban keracunan akibat MBG (Harian Jogja, 2025).
Kasusnya tersebar di berbagai daerah, seperti 214 siswa di Bogor, 165 siswa di Cianjur, 400 siswa di Tasikmalaya, hingga 173 siswa di Sumatera Selatan (Liputan6, 2025). Angka-angka ini menunjukkan masalahnya bersifat sistemik, bukan sekadar kelalaian lokal.
Pada sejumlah kasus, anak-anak mengalami kejang setelah keracunan makanan. Hal ini dapat dijelaskan secara medis. Demam tinggi akibat infeksi bakteri sering memicu kejang demam pada anak usia sekolah. Selain itu, muntah dan diare berulang dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan elektrolit seperti hiponatremia, yang juga memicu kejang. Dalam kondisi berat, bila bakteri melepas endotoksin hingga menyebabkan sepsis, komplikasi neurologis semakin mungkin terjadi.
Dengan kata lain, keracunan MBG bukan hanya soal perut sakit, tetapi bisa berdampak serius pada keselamatan anak.
Distribusi Panjang dan Dapur Mitra
Sumber masalah utama dari MBG adalah sistem distribusi makanan. Makanan dimasak di dapur mitra, lalu dikirim ke sekolah-sekolah dengan jarak tempuh panjang. Selama perjalanan, makanan sering berada di suhu tidak aman, memberi kesempatan bakteri seperti Salmonella atau E. coli berkembang biak.
Selain itu, tidak semua dapur mitra memiliki standar higienitas tinggi. Tenaga dapur sering kali belum terlatih, fasilitas sanitasi terbatas, dan kontrol bahan baku minim. Akibatnya, makanan yang tiba di sekolah sudah dalam kondisi rawan kontaminasi.
Negara-negara maju menempatkan keamanan pangan di jantung program makanan sekolah. Jepang, misalnya, mewajibkan setiap sekolah memiliki dapur sendiri. Makanan dimasak mendekati jam makan dan langsung dikonsumsi, sehingga risiko kontaminasi minimal. Finlandia dan Korea Selatan juga menekankan dapur lokal dengan kontrol ketat, audit rutin, serta keterlibatan pemerintah daerah.
Solusi untuk Badan Gizi Nasional
