Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya dan lalu membatalkan pencalonannya.
Tidak itu saja, La Nyala juga membongkar biaya yang harus disiapkan pada Pilkada. La Nyala diminta kesiapan untuk sanggup menyediakan uang Rp 200 miliar. Nilai angka yang sangat fantastis untuk bertarung menjadi Gubernur. Suatu jumlah angka yang merusak nilai2 luhur dalam sistem demokrasi. Omong kosong besar, demokrasi adalah menjadi sebuah cara yang baik dalam melahirkan pemimpin2 dan wakil2 rakyat yang tulus dan bekerja untuk rakyat jika beban biaya politk yang begitu besar ditanggung oleh kandidat dalam berkompetisi.
"Kalau ada yang mau jadi gubernur datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanya ke dia? Ente punya uang atau tidak. Saya tidak tanya anda lulusan mana, prestasi apa, pernah buat buku apa, pernah jadi bupati enggak. Yang saya tanya punya uang atau tidak," ujar Prabowo yang viral saat ini.
Terbongkarnya Demokrasi SARA
Tak kalah pentingnya pada Pilkada 2018 juga membongkar praktik Isu SARA. Terbentukya koalisi antara Partai pendukung Jokowi (Pilpres 2014) dan Ahok (Pilkada DKI 2017) dengan partai kontra Jokowi atau Ahok dibeberapa daerah pada Pilkada 2018 ini juga membongkar permainan isu SARA dalam berdemokrasi akhir2 ini mengancam keutuhan NKRI serta kerukunan berbangsa bernegara.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Jokowi dan Ahok serta partai pendukungnya diserang oleh lawan politik mereka dengan isu SARA yang dilakukan secera sistematis, terstruktur dan masif. Kelompok tersebut terkenal dengan sebutan Alumni 212 Â yang pernah menggalang aksi berjilid2 mengunakan sentimen SARA untuk membangun kebencian kepada Ahok pada Pilkada 2017 kemarin dan pembunuhan karakter Jokowi yang masih terus berlangsung pada saat sekarang ini.
Pada Pilkada 2018, PKS dan Gerindra memberikan dukungan pada Drs. H Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno yang diusung oleh PDIP. Â Hal itu menimbulkan kekecewaan kelompok 212 atas rekomendasi mereka yang tak digubris oleh tiga parpol, yaitu Gerindra, PKS dan PAN dimana satu di antaranya, rekomendasi untuk mengusung La Nyalla Mahmud Matalitti pada Pilkada Jawa Timur 2018
Selain di Jawa Timur juga mengusung satu paslon di Sulawesi Tenggara. Di tingkat kabupaten/kota, keempat partai tersebut berkoalisi di 16 wilayah, seperti misalnya di Magetan, Lebak, Tangerang, dan Kota Tangerang. PDIP sendiri berkoalisi dengan PKS di 33 wilayah, Gerindra di 48 wilayah dan PAN di 58 wilayah.
Kelompok tersebut berharap bahwa Koalisi Partai 212 (PKS, PAN, Gerindra dan PBB) tetap solid dan tidak berkoalisi dengan partai yang mereka tuding sebagai partai pendukung Penista Agama dan PERPPU ormas.
Dalam jumpa pers bersama La Nyalla Mattalitti di sebuah restoran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2018, Al Khaththath Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam membongkar keterlibatan Alumni 212 di dalam politik praktis dengan mengunakan isu Islam.
Dalam keterangan Al Khaththath bahwa kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tak lepas dari peran para ulama 212. Dia menganggap para ulama tersebut sudah memperjuangkan dengan pengerahan aksi bela Islam 212 berjilid2 dengan semangat 212 dan semangat Al Maidah 51. Al Khaththath mengatakan bahwa Habib Rizieq berpesan kepada ketiga ketum (Gerindra, PKS dan PAN) adalah partai-partai mereka menggunakan metode yang sama untuk mencapai kemenangan di Pilgub DKI. Â Rizieq ingin agar metode tersebut ditiru di pilkada-pilkada lainnya.
