Nama Republik Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat, akibat dari perundingan damai Indonesia dan Belanda. Sebagai undang-undang dasar digunakan Konstitusi RIS yang dibuat pada 1949
3. UUDS 1950
Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saat RIS ternyata menimbulkan banyak ketidakpuasaan di kalangan rakyat Indonesia dan diyakini ada pembentukan negara bagian lewat RIS merupakan rencana Belanda untuk memecah belah Indonesia.
Untuk memenuhi tuntutan rakyat yang tidak setuju dengan bentuk negara serikat, melalui sebuah pemerintah RI dan pemerintah RIS pada 19 Mei 1950 dibuat Piagam Persetujuan.
Negara kesatuan yang akan dibentuk merupakan hasil pengubahan Konstitusi RIS dengan prinsip-prinsip pokok dalam UUD 1945. Kemudian terbentuklah undang-undang dasar bersifat sementara, yang terkenal disebut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). UUDS 1950 berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS tersebut berisi enam bab.
Setelah sempat berganti ganti konstitusi negara, indonesia kembali menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara karena Konstitusi permanen sebagai pengganti UUDS 1950 ternyata tidak berjalan dengan baik.
Kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan usulan dari Presiden Sukarno untuk menyelamatkan Indonesia, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi tiga hal, yaitu:
Membubarkan konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktyu sesingkat-singkatnya.
Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, secara otomatis UUD 1945 kembali menjadi konstitusi resmi negara Indonesia hingga sekarang. Semua tatanan kenegaraan kembali disesuaikan oleh ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.
Konstitusi memliki fungsi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara.
Fungsi-fungsi tersebut sangat penting bagi kehidupan rakyat dan negara.
Kita sebagai warga negara Indonesia dan penerus bangsa wajib untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada didalam konstitusi negara yaitu nilai-nilai dalam UUD 1945. sangat penting untuk mengimplementasikannya karena didalam UUD 1945 terdapat nilai-nilai yang penting mencangkup keberlangsungan bangsa Indonesia.
