Sesuaikan Gaji Anggota DPR RI Dengan Standar UMR Gaji Rakyat.

Hari-hari ini masyarakat di buat gerah oleh pernyataan dan sikap anggota DPR RI yang tidak patut serta tidak etis tentang gaji dan fasilitas yang didapat anggota DPR. Misalnya saja anggota DPR RI, Uya Kuya dari Fraksi PAN mengatakan bahwa  gajinya Rp 3 juta per hari  tidak cukup untuk beli bensin. Juga Eko Patrio dari PAN mengatakan bahwa gajinya Rp 3 juta per hari hanya untuk cemilan, saya dapat Rp 3 juta manggung artis satu jam. Ada lagi anggota DPR RI, Sahroni dari fraksi Partai Nasdem mengatakan bahwa orang-orang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia.

Nah ada lagi, anggota DPR RI, Dedi Sitorus dari PDIP mengatakan bahwa sesat logika membandingkan gajinya sebagai anggota DPR RI dengan rakyat jelata. Atas pernyataan Dedi Sitorus ini kemarin media massa memberitakan bahwa Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah, meminta maaf  terkait posisi Deddy Sitorus dan Sadarestuwati sebagai Anggota DPR RI usai pernyataan dan berjoget saat Sidang Tahunan yang viral di sosial media. Deddy Sitorus disorot publik lantaran pernyataan viral yang tidak mau disamakan penghasilannya  dengan rakyat jelata jelas akan merusak citra partai politiknya dan lembaga DPR RI.

Semua ungkapan dan sikap tidak etis inilah yang membuat masyarakat marah besar dan membuat rumah mereka ada yang diserang masyarakat. Padahal sebagai anggota DPR mereka sudah mendapatkan fasilitas berlebihan dan bahkan sangat berlebihan. Mereka misalnya mendapatkan fasilitas beras Rp 15 juta rupiah per bulan, tunjangan komunikasi Rp 12 juta per bulan dan masih banyak fasilitas berlebih lainnya di terima anggota DPR RI setiap bulannya. Sementara rakyat Indonesia yang memilih anggota DPR  hidup dalam penderitaan dan kemiskinan struktural berlebih. Rakyat miskin untuk membeli beras Rp 15.000 per liter sehari saja sangat kesulitan. Rakyat hidup dalam kemiskinan berlebih sementara anggota DPR RI hidup dengan fasilitas mewah berlebih. Anggota DPR RI bisa mengantongi pendapatan Rp 100 juta lebih per bulan serta fasilitas tunjangan mewah lainnya. Belum lagi tunjangan lain yang pernah diungkapkan Krisdayanti, mantan anggota DPR RI dari PDIP. Krisdayanti dalam sebuah acara potcas mengungkapkan bahwa setiap anggota DPR RI akan mendapatkan tunjangan  Dana Aspirasi Rp 450 juta 5 kali dalam setahun Dana Kunjungan Dapil Rp 150 juta 8 kali dalam setahun.

Gaji Anggota DPR RI Memakai Standar UMR Gaji Rakyat.

DPR atau Parlemen bukan saja hanya ada di Indonesia tetapi ada di setiap negara di dunia. Dalam sebuah video sosial media diangkat pengalaman penghitungan gaji DPR RI oleh anggota Parlemen Perancis. Dalam perhitungan itu didapatkan bahwa besaran gaji anggota DPR RI itu sebesar 666 kali gaji rakyat Indonesia. Anggota parlemen Perancis itu tercengang begitu dia mendapatkan hitungan tersebut. Lain lagi dengan pengalaman anggota Parlemen Swedia. Anggota Parlemen Swedia mengungkapkan bahwa mereka hidup bersahaja sama dengan rakyatnya. "Kami tidak dapat tunjangan mobil atau rumah. Kami hanya diberi voucher gratis menggunakan transportasi publik. Gaji kami pun tidak jauh berbeda dengan gaji masyarakat kami", ungkap seorang anggota Parlemen Swedia. Berdasarkan data pengalaman ini terbukti memang pendapatan dan fasilitas anggota DPR RI sangat berlebihan dan jauh berbeda dengan gaji masyarakat.  Kondisi ini sangat kontras dengan pengalaman anggota Parlemen Perancis dan Swedia yang gajinya tidak jauh berbeda dengan masyarakatnya dan hidup bersahaja bersama masyarakatnya.

Memang benar yang dikatakan Dedi Sitorus bahwa sesat logika membandingkan gajinya sebagai anggota DPR RI dengan rakyat jelata di Indonesia karena sangat kontras. Apalagi jika kita melihat gaya hidup anggota DPR RI yang penuh gaya dengan rakyat Indonesia. Anggota DPR RI sukanya joget dan menaikkan gaji serta tunjangan pendapatannya sendiri. Sementara rakyat yang memilih anggota DPR RI hidup menderita dan dimiskinkan  secara struktural. Padahal rakyat dalam konstitusi adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, rakyat ternyata dibiarkan hidup miskin. Ya benar Dedi Sitorus bilang, sesat logika jika memikirkan penghasilan atau gaji anggota DPR RI.Indonesia menganut teori kedaulatan sebagaimana diatur di UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam teori kedaulatan rakyat diatur  adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Dalam teori ini tidak dikatakan, kecuali rakyat jelata. Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia membandingkan pendapatan dan tunjangan serta  gaya hidup anggota DPR RI dengan anggota Parlemen Perancis juga Swedia. Ya sesak logika menyadari bahwa anggota Parlemen negara kaya seperti  Perancis juga Swedia dengan anggota  DPR RI negara miskin seperti Indonesia?

Indonesia seharusnya bisa menjadi negara kaya jika tidak ada korupsi, anggota DPR RI menghormati betul rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan kedaulatan negara diatur sebagaimana isi Sila  ke-4 Pancasila yang menyatakan:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya  penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dijelaskan dalam makna Trias Politika dan pemilihan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Artinya DPR RI itu hanyalah salah satu pelaksana dari kedaulatan rakyat. Eksistensi rakyat Indonesia harusnya sangatlah lebih tinggi dari anggota DPRnya. Tapi kok anggota DPRnya hidup jauh lebih kaya dan bertabur fasilitas tunjangan mewah? Rakyat Indonesia hidupnya jauh lebih menderita dan miskin seumur hidup?

Sekarang bagaimana agar tidak sesat logika dengan membandingkan penghasilan Dedi Sitorus sebagai anggota DPR RI dengan rakyat jelata? Pernyataan ini memberikan masukan dan usul agar penghasilan anggota DPR RI sebanding dengan standar gaji atau  upah yang diterima rakyat seperti diatur dalam peraturan tentang Upah Minimum Regional (UMR). Usul Dedi Sitorus sangatlah hebat, agar penghasilannya sebagai anggota DPR RI diatur sesuai aturan UMR agar sebanding dengan  penghasilan rakyat jelata. Agar tidak jadi kesombongan dan kejahatan serta mendorong anggota DPR RI kerja baik tidak hanya joget-joget serta menuntut fasilitas tunjangan berlebihan maka perlu diatur ulang penghasilan anggota DPR RI sesuai standar yang diatur dalam kebijakan UMR.

Jakarta, 2 Agustus 2025.
Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Advokat di Jakarta.