Resume & Pendapat Mahasiswa : Menakar Harapan Jemaah: Gus Irfan, Dahnil, dan Reformasi Kementerian Haji dan Umrah

TUGAS RESUME MATAKULIAH

PENDIDIKAN PANCASILA

NAMA  : AYU SABRINA AGUSTIN 

NIM      : 1251340005

PRODI  : KESEJAHTERAAN SOSIAL

DOSEN : Drs. Study Rizal LK, MA

Menakar Harapan Jemaah: Gus Irfan, Dahnil, dan Reformasi Kementerian Haji dan Umrah

Pelantikan Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri membawa harapan baru dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Bagi jemaah, isu seperti antrean panjang, biaya tinggi, hingga pelayanan yang belum memadai menjadi sorotan utama yang perlu segera dibenahi. Kehadiran Gus Irfan dengan latar belakang kultural-religius serta pengalaman birokrasi, dipadukan dengan posisi politik strategis Dahnil, memberi sinyal adanya perpaduan antara legitimasi keagamaan dan kekuatan politik dalam upaya memperbaiki tata kelola haji dan umrah.

Meski demikian, tantangan besar menanti. Kritik publik mengenai transparansi biaya, keterbatasan kuota, hingga kualitas layanan harus dijawab dengan langkah nyata, bukan sekadar jargon. Reformasi Kementerian Haji dan Umrah menuntut perubahan pola komunikasi dari yang top-down menjadi dialogis, partisipatif, dan akuntabel. Harapan jemaah kini bertumpu pada sejauh mana keduanya mampu menghadirkan pelayanan yang transparan, diplomasi yang efektif dengan otoritas Saudi, serta sistem yang lebih manusiawi. Pada akhirnya, kualitas pelayanan haji akan menjadi cermin sejauh mana negara benar-benar hadir mendampingi rakyatnya dalam menjalankan ibadah.

Menurut saya, pelantikan Gus Irfan dan Dahnil memang membawa harapan baru, tapi kuncinya ada pada seberapa jauh mereka mampu menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar simbol politik. Masalah haji dan umrah selama ini bukan hanya teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik yang sering kecewa dengan transparansi biaya dan pelayanan yang belum merata. Kalau mereka bisa membuka ruang dialog dengan masyarakat, memperbaiki sistem secara transparan, dan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan jemaah, maka kementerian ini bisa jadi titik balik penting. Tapi kalau tidak, pelantikan ini hanya akan jadi ritual politik tanpa makna yang berarti bagi jutaan umat yang menaruh harapan besar.