Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menegaskan PKS akan berkomitmen menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tetapi, sayangnya mereka tak mengajukan kritik yang baik.
Misalnya, partai tersebut kerap 'nyinyir' minus substansi saat mengkritik pemerintah. Baru-baru ini, mereka menyebut pemerintahan Presiden Jokowi agak 'baperan'
Tak hanya itu, Presiden PKS juga menyinggung soal kriminalisasi beberapa tokoh oleh pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Presiden PKS setelah memberikan Pembekalan Caleg Terpilih PKS se Jawa Timur.
"Kalau kami mengkritik pemerintah jangan kemudian baper menerjemahkan itu sebagai sebuah kebencian atau permusuhan yang mengakibatkan adanya godaan untuk melakukan kriminalisasi," begitu kata Sohibul Iman.
Tak jelas apa yang dimaksud dengan 'baperan' dan 'kriminalisasi' yang dimaksud oleh Sohibul Iman tersebut.
Padahal, sejauh ini tidak ada niatan ataupun maksud Pemerintah untuk mengkriminalisasi siapapun termasuk oposisi sejauh apa yang disampaikan oposisi sesuai dengan aturan, membangun, bertujuan baik bagi kemajuan negara.
Dan yang terpenting dan tidak ditujukan untuk memprovokasi maupun memfitnah pemerintah.
Seharusnya oposisi tidak perlu membangun opini dikriminalisasi oleh Pemerintah jika melakukan kritik sesuai dengan aturan yang seharusnya.
Sikap PKS justru ingin menuduh Pemerintah mengkriminalisasi jika kadernya sewaktu-waktu berurusan dengan kepolisian karena menyebarkan konten yang melanggar peraturan hukum.
Sebagai oposisi, PKS sebaiknya juga bisa berdewasa dalam berpolitik. Jangan sering menebar tuduhan tanpa bukti. Menjadilah oposisi dengan kritik yang substantif.
