Kelangkaan gas elpiji 3kg kembali menjadi momok bagi masyarakat kecil. Di berbagai daerah, antrean panjang terlihat di pangkalan dan agen resmi. Tidak hanya itu, harga di tingkat pengecer pun melambung tinggi, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya ditetapkan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas situasi ini?
Ketidaktepatan Kebijakan, Rakyat yang Menderita
Kelangkaan gas bersubsidi bukanlah hal baru. Dari tahun ke tahun, permasalahan ini selalu berulang tanpa ada penyelesaian yang konkret. Pemerintah seakan lupa bahwa gas 3kg adalah kebutuhan utama masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang berubah-ubah, distribusi yang tidak jelas, hingga pengawasan yang lemah, menjadi penyebab utama permasalahan ini.
Kita sering mendengar alasan klasik: meningkatnya permintaan, distribusi terganggu, atau adanya oknum nakal yang menyalahgunakan subsidi. Namun, benarkah hanya itu penyebabnya? Atau justru ada kesalahan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil?
Sistem Distribusi yang Tidak Efektif
Salah satu biang kerok kelangkaan gas 3kg adalah sistem distribusi yang masih amburadul. Meskipun subsidi ditujukan bagi kelompok tertentu, pada kenyataannya banyak pihak yang tidak berhak turut menikmatinya. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan haknya.
Seharusnya, ada sistem yang lebih terstruktur dan transparan dalam penyaluran gas 3kg. Jika pemerintah serius ingin mengatasi masalah ini, pengawasan distribusi harus diperketat, dan kebijakan subsidi harus diarahkan lebih tepat sasaran. Mengandalkan mekanisme pasar tanpa kontrol yang ketat hanya akan memperburuk keadaan.
Janji Manis Tanpa Solusi Konkret
Setiap kali terjadi kelangkaan, kita selalu disuguhi janji bahwa permasalahan ini akan segera diatasi. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Masalah ini terus berulang, seolah tidak pernah ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada. Alih-alih menyalahkan pihak tertentu, sebaiknya instansi terkait mulai bercermin: apakah kebijakan yang dibuat sudah benar-benar berpihak pada rakyat kecil?
Sudah saatnya ada perbaikan nyata dalam tata kelola gas elpiji bersubsidi. Kebijakan yang dibuat tidak boleh hanya sekadar responsif terhadap keluhan sesaat, tetapi harus bersifat preventif agar kelangkaan ini tidak terus terjadi. Rakyat butuh kepastian, bukan sekadar janji kosong.
Jika kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan dampak bagi masyarakat kecil, maka tidak heran jika kelangkaan gas 3kg akan terus menjadi masalah tahunan tanpa ada penyelesaian. Dan ketika itu terjadi, kita semua tahu siapa yang harus bertanggung jawab.
