Mohon tunggu...
Aulia Rahma
Aulia Rahma Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ulama dan Politik, Sebuah Dikotomi?

12 Mei 2019   04:08 Diperbarui: 12 Mei 2019   04:32 329
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bukan hanya cuaca bulan ramadhan, namun isu politik juga masih begitu panas sampai saat ini. Meski pemilu telah usai dilaksanakan,  namun perhitungan suara masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Terlepas dari hal itu, ada hal yang sangat penting disoroti mengenai nuansa pemilu tahun ini, yaitu munculnya nama-nama ulama atau yang dikenal dengan orang alim, kiyai, atau sebutan lainnya yang digunakan untuk menyatakan bahwa ia adalah tokoh agama. Seorang peneliti dari Populi Center, Afrimadona mengatakan peran ulama memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam politik, khusunya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ini.

Namun apa yang salah? Tentu saja tidak ada. Tidak ada yang salah mengenai banyaknya ulama yang ikut andil dalam berpartisipasi pada pemilu baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung. Fenomena tokoh agama yang berkontribusi dalam mengumpulkan pendukung sudah berlangsung sejak dulu dan terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini tentunya tidak lepas dari cara berfikir masyarakat di mana semua yang berbau agama masih mendominasi pemikiran rakyat.

Sebut saja untuk kasus pemilu tahun ini, pendukung paslon 01 Jokowi-Amin mulai dari Mbah Maimoen, Said Aqil Siradj, Tuan Guru Bajang sampai Ustadz Yusuf Mansur. Sedangkan paslon 02 Prabowo-Sandi didukung oleh barisan Ustadz Abdus Somad, Ustadz Arifin Ilham, Habib Riziq Syihab sampai Tengku Zulkarnain.
Adapun hal yang tidak tanggung-tanggung ialah bergabungnya K.H.Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia menjadi pendamping Jokowi pada nomor urut 01.

Keikutsertaan Ketua Umum MUI ini tidak sedikit mengundang pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh karena dengan dijadikannya seorang ulama sebagai pemimpin negeri yang mayoritas berpenduduk Islam ini, akan membawa pada sebuah keberkahan dan kemakmuran yang didambakan sedari dulu. Namun di sisi lain, ada pula tekanan bernuansa negatif yang justru menyerang pada sang ulama.

Sebuah komentar yang sangat menggelitik penulis dapatkan di salah satu sosial media, yang memposting video debat calon wakil presiden antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta.

Terlepas dari apakah si penulis komentar itu pro atau kontra, ia mengatakan "Pak Kiai, anda sekarang adalah seorang politisi. Akan ada perbedaan saat Anda adalah seorang ulama dan Anda adalah seorang politisi. Jika ada yang menghujat, maka orang tidak akan menganggap itu menghujat ulama, tetapi menghujat politisi."

Artinya, jika dianggap menghujat ulama, orang itu notabene akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pandangan seperti ini tentu saja merupakan sebuah pengaruh yang telah tertanam kuat dan mengakar di kalangan masyarakat.

Inilah yang disebut fenomena dikotomi, yakni antara ulama dan dunia politik. Pada dasarnya, ulama adalah sebutan untuk orang-orang yang berilmu, terutama ilmu agama. Sedangkan politik sangat identik dengan perkara dunia. Posisi ulama dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan yang tiada berkesudahan baik di kalangan ulama itu sendiri maupun mereka yang terjun di dunia politik dan bahkan oknum-oknum pengamat.

Sebagaimana perbincangan lainnya, isu ini memunculkan dua kelompok. Pertama, mereka yang membolehkan ulama masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama tidak terjun langsung dalam politik sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing-masing pendapat ini pasti memiliki argumen dan alasan tertentu serta bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran penting dari pendapat tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun