Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupatiyang mengijinkan setiap pejabat boleh dipilih untuk periode pemilihan berikutnya kemungkinan besar merugikan pembangunan daerah maupun pembangunan negri ini.
Setahun sebelum memasuki masa pemilihan atau jauh sebelum masa kampanye, maka setiap pejabat yang akan maju untuk pemilihan yang kedua sudah akan mulai memasang kuda-kuda untuk melakukan segala upaya agar dapat mencalonkan diri lagi, selanjutnya kemudian agar terpilih lagi.
Sudah bukan rahasiabahwa untuk mencalonkan diridiperlukan ongkos yang cukup besar, dan selanjutnya untuk agar bisa dipilih lagi ongkosnya akan lebih besar lagi.
Sumber dayamanusia yang tersedia dan yang paling mudah digerakkan adalah jajaran staf yang ada pada lingkungan pemerintahan daerah, mulai dari pejabat(kepala SKPD) sampai bawahan semua mudah digerakkan dengan satu kali teriakan saja, mereka dapat segera datang berkumpul untukmelakukan berbagai perintah.
Program-program pelayanan masyarakat yang ada pada setiap SKPD kebanyakan sudah disertai dengan anggaran yang dialokasikan jauh hari sebelumnya,hal ini mengikuti prosedur penganggaran yang ada di negri ini.
Kunjungan kedaerah- daerah untuk mengumpulkan masyarakat agar bapak/ibupejabat yangmelakukan kampanye terselubung dapat memberi kata “sambutan”semua dengan mudah dilaksanakan karena ada jaminan dana dari SKPD yang terlibat. Pejabat dinas dari setiap SKPD dengan setia memfasilitasi mulai dari tahap persiapan, sampai kepada pelaksanaan dan tentu dengan pendanaannya sekalian.
Kerugian yang mungkin tidak dirasakan olehpara pejabat yang mungkin sudah mati rasa itu sudah pastilah tidak dirasakan lagi, wong sudah mati rasa ko’. Bagaimanapun juga waktu yang harus dikeluarkan oleh para pejabat SKPD yang seharusnya dipakai untuk melayani masyarakat untuk kegiatan tertentu sudah tersita untuk mendampingi sang inkumben.
Pengerahan para staf bawahanuntuk menghadiri acara-acara gathering demi kampanye terselubungdengan memakai baju bukan pakaian dinas, semua dilakukan atas suruhan atasan, semua menghabiskan waktu dan dana yang tidak sedikit.
Kepala SKPD berusaha juga agar inkumben dapat menang lagi, sehingga jabatan sebagai kepala SKPD bisa tetap terjamin.Pemilihan pejabat pimpinan SKPDkebanyakan didasarkan atas keikut sertaan sebagai pendukung calon gubernur, bupati danwalikota. Dukungan ini tentu termasuk moril dan materil yang kemungkinan besar bersumber dari dalam lingkungan masing-masing SKPD .
Pengawasan oleh lembaga yang ditunjuk hanya berkisar pada aktifitas fisik yang kasat mata saja,sedangkan audit anggaran misalnya: harus dilakukan oleh lembaga auditor keuangan yang mungkin akan berkunjung ke SKPD sekali waktu ditahun yang akan datang.
Dengan pola seperti diatas maka kemajuan program pembangunan atau kegiatan melestarikan hasil pembangunan,pastilah tidak maksimal karena waktu, orang dan anggaran hanya maksimal pada 3 tahun periodepemerintahan, karena setelahmemasuki tahun keempat,siklusawalkegiatan persiapan agar inkumben terpilih lagi sudah mulai diaktifkan. Selamat membangun Indonesia.
