Apakah aksi anarkis memang diperlukan dalam sebuah demonstrasi ?

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak demonstrasi damai jauh lebih sukses dalam mendapatkan perhatian dari masyarakat dan media dibandingkan dengan aksi anarkis yang berakhir pada tindakan kriminal.

Perspektif Hukum dan Konsekuensi

Dalam pandangan hukum pidana, tindakan anarkis tidak dapat dibenarkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan perusakan, penganiayaan, atau penyerangan terhadap petugas negara. Pasal 170 KUHP menyatakan, "Orang yang secara terbuka dan berjamaah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dapat dihukum penjara maksimum lima tahun enam bulan. "

Dengan demikian, siapa pun yang terlibat dalam tindakan anarkis saat demonstrasi, dapat langsung dihadapkan pada proses hukum. Ini adalah pengingat bahwa niat baik dalam demonstrasi bisa hancur dalam sekejap ketika disertai dengan tindakan melanggar hukum.

Peran Aparat dan Negosiasi

Aksi protes sering kali berakhir dalam keadaan kacau bukan hanya karena maksud para peserta, tetapi juga karena adanya rangsangan, baik dari internal maupun eksternal kelompok. Penegak hukum memiliki peran vital dalam menciptakan situasi yang mendukung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sejumlah rekomendasinya menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat persuasif dan dialogis oleh aparat, bukan pendekatan yang bersifat keras. Karena tindakan yang keras justru bisa memicu reaksi negatif dari kelompok massa.

Perundingan dan interaksi antara koordinator lapangan (korlap) dengan pihak keamanan dapat menjadi faktor penentu agar unjuk rasa berlangsung dengan damai. Jika komunikasi terjalin dengan baik, maka kemungkinan terjadinya tindakan anarkis dapat ditekan.

Suara Publik: Aspirasi atau Kericuhan?

Masyarakat umumnya lebih mendukung aksi protes yang berlangsung dengan tertib. Demonstrasi yang damai sering kali mendapatkan dukungan, liputan positif dari media, dan bahkan perhatian dari pihak-pihak yang netral. Di sisi lain, protes yang berakhir dengan kekacauan biasanya meninggalkan kerusakan, trauma, dan ketakutan. Tidak jarang, isi tuntutan malah terlupakan dalam pemberitaan karena media lebih menyoroti kerusuhan.

Pada masa digital sekarang, tindakan anarkis dengan cepat menyebar di media sosial. Hal ini membuat masyarakat lebih cenderung memberikan penilaian negatif terhadap para demonstran. Jadi, tindakan anarkis tidak hanya berisiko dari segi hukum, tetapi juga dapat merusak cara kelompok penggerak aksi berkomunikasi dengan publik.

Kesimpulannya: Apakah Aksi Anarkis Diperlukan?

Menjawab pertanyaan mengenai relevansi tindakan anarkis dalam demonstrasi, dapat dikatakan dengan jelas bahwa dari sudut hukum, moral, dan taktik politik, tindakan tersebut tidaklah diperlukan. Demonstrasi yang tidak melibatkan anarkisme bisa tetap sah, lebih kuat, dan bahkan lebih berpengaruh dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kebebasan berekspresi hendaknya dilaksanakan dengan tanggung jawab, bukan dengan cara yang merusak.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, kebebasan untuk mengekspresikan diri tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Ada batasan hukum, etika, dan kepentingan masyarakat yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu, demonstrasi seharusnya menjadi tempat untuk mengekspresikan diri yang sehat dalam konteks demokrasi, bukan sebagai wadah bagi anarkisme. Aspirasi masyarakat akan lebih kuat ketika disampaikan dengan cara yang damai, bermartabat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, jawaban yang jelas untuk pertanyaan tersebut adalah: tindakan anarkis tidak pernah dibutuhkan dalam demonstrasi.