Reklamasi yang berawal dari zaman Pak Harto, yang sampai hari ini terus dipersoalkan. Mungkin bisa dikorek-korek terus sampai bisa dibawa ke ranah politik, hukum, ekonomi dan mungkin juga ke arah keamanan nasional atau ke arah-arah lain.
Dan bisa jadi akan menjadi sangat seram bila mengkorek-koreknya sampai menyentuh kuburan jasad Pak Harto.
Tetapi permasalahan reklamasi mungkin akan segera selesai jika Pak Jokowi selesai di Pilpres 2019. Urusan reklamasi akan jatuh ke tangan yang dulu menghendaki reklamasi.
Kalau tidak. Maka mempermasalahkan reklamasi berarti tetap akan menyelesaikannya dengan sempurna. Seperti yang mungkin diharapkan Presiden Jokowi dengan jajaran menteri-menterinya yang dikawal ketat oleh para malaikat.
Berarti reklamasi akan semakian serius ditangani. Berarti pantai, pulau dan Teluk Jakarta akan diwujudkan sebagai tempat yang indah, menyenangkan dan menyejahterakan bagi para nelayan warga Jakarta pada sepuluh lima belas tahun mendatang.
Menghentikan reklamasi adalah membiarkan kerusakan alam Jakarta dan laut yang dipangkunya.
Menghentikan reklamasi
Teriak minta reklamasi dihentikan sebagian atau seluruhnya, hanya untuk kampanye yang dikira berbobot untuk mengalahkan Presiden Jokowi.
Teriak reklamasi untuk "kepentingan asing" hanya mengada-ada. Karena asing hanya butuh kepastian hukum berlaku di Indonesia.
Teriak bahwa reklamasi hanya untuk kepentingan "orang kaya," bukti bahwa yang teriak tidak tahu bahwa yang mau hidup di laut hanya mereka yang tidak mau terpisahkan dengan laut.
Kekayaan berlimpah tidak ada artinya jika terasing dengan kekayaannya yang dibungkus paradise paper. Kalau tidak percaya silakan tanya kepada para pemegang paradise paper dari Indonesia.