Keempat, perlu ada keterlibatan aktif dari semua pihak, baik perusahaan, masyarakat atau pemerintah daerah setempat. Tidak bisa pencarian solusinya hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja, misalnya saja perusahaan. Dengan adanya sinergitas antara semua pihak, maka beban permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat akan menjadi lebih ringan untuk diselesaikan.
Dalam kasus penerangan desa, pemberian mesin genset sebenarnya masih bisa dibenarkan dengan beberapa catatan. Akan sangat baik kalau ada kolaborasi biaya pembelian genset antara pemerintah dengan perusahaan. Pemdes mengalokasikan sebagian dana desa, sedangkan perusahaan mengalokasikan dari dana CSR.
Untuk memastikan genset yang sudah dibeli bisa dikelola dengan baik, perusahaan bisa meminta pemerintah desa membentuk Bumdes PLTD sebagai pengelola genset.
Nantinya pihak perusahaan bisa memberikan pembekalan kepada para pengelola Bumdes tersebut, baik melalui pelatihan teknis operasional genset atau pelatihan manajemen pengelolaan genset. Sehingga para pengelola Bumdes menjadi tenaga-tenaga terampil yang benar-benar siap dan mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengelola PLTD dengan baik.
Masyarakat desa sebagai penerima manfaat dari listrik bisa ikut dilibatkan juga dengan cara penarikan iuran bulanan. Iuran tersebut yang nantinya dialokasikan untuk pembelian solar, perawatan genset dan gaji para pengelola.
Dengan seperti itu akan muncul rasa tanggungjawab dari semua pihak untuk menjaga genset jangan sampai rusak.
Di luar pemberian genset, sebenarnya masih ada banyak alternatif lain yang bisa dipilih perusahaan dalam membantu penerangan masyarakat desa.
Misalnya saja melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan memanfaatkan potensi air terjun atau air sungai yang terdapat di sekitar desa. Selain lebih ramah lingkungan, pengembangan mikro hidro membuat beban pengeluaran masyarakat untuk listrik jauh bisa lebih hemat.Â
