Kedua audit higiene dan keamanan pangan lintas lembaga. Pemeriksaan tidak berhenti di dokumen laporan. Petugas memeriksa alur produksi, peralatan, dan kebersihan. Uji mikrobiologi dilakukan berkala. Hasil uji dipublikasikan dengan bahasa sederhana.
Ketiga menyusun menu realistis berbasis pangan lokal. Ikan segar, sayur, kacang, telur, dan umbi cukup untuk kebutuhan protein dan mikronutrien bila disajikan seimbang. Produk ultra proses serta minuman bergula tinggi dikeluarkan dari daftar harian. Sekolah diberi opsi substitusi jika bahan tidak tersedia.
Keempat logistik disederhanakan. Untuk wilayah non kepulauan gunakan dapur klaster dekat sekolah. Untuk wilayah kepulauan, dapur sekolah lebih aman. Pendingin portabel diprioritaskan. Jam masak diatur agar selisih waktu dengan penyajian tetap aman. Jika terlambat, makanan tidak dipaksakan untuk dikirim.
Kelima mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan berpihak pada warga. Orang tua tidak diminta menandatangani surat pelepasan tanggung jawab. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan kanal resmi dengan nomor laporan dan perkembangan yang bisa dipantau publik.
Keenam skema pembiayaan adaptif. Selama moratorium, anggaran dialihkan ke intervensi gizi keluarga berbasis posyandu, layanan UKS, dan bantuan transport siswa. Jika syarat evaluasi tidak terpenuhi, opsi alih fungsi menjadi pilihan. Anggaran dapat diarahkan ke pendidikan gratis yang langsung terasa, seperti: seragam, buku, dan transport.
Ketujuh penguatan kompetensi pelaksana. Tenaga dapur, petugas gizi, dan pengawas rantai pasok perlu pelatihan berulang. Modul sederhana dengan indikator jelas disiapkan. Pemerintah daerah diberi ruang uji coba terbatas sebelum memperluas cakupan.
Gratis seharusnya meringankan. Ketika gratis menjadi mahal, ada yang salah dalam menyusun prioritas. Negara tidak dinilai dari kerasnya janji, melainkan dari rapi tidaknya pelaksanaan di ruang yang dekat dengan anak.
Jika pemerintah berani membuka data, memperbaiki proses, dan menghentikan sementara di wilayah berisiko, kepercayaan bisa diperbaiki. Jika tidak, program yang semestinya menjadi penyangga gizi justru menambah beban.
Yang dibutuhkan bukan slogan baru, melainkan tata kelola nyata yang membuat orang tua tenang menitipkan anaknya di sekolah.
Refleksi ini ditulis dengan harapan menjadi masukan jujur bagi semua pihak yang berkepentingan. Program sebesar MBG hanya akan bermakna bila benar-benar menjaga keselamatan anak, bukan sekadar deretan angka dalam laporan capaian.
Sanana, 03 Rabi'ul Akhir 1447 H / 25 September 2025
Catatan Sumber Data
- BBC News Indonesia - 22 September 2025, Laporan investigatif mengenai 5.626 kasus keracunan akibat program MBG di 16 provinsi, termasuk kasus di Banggai Kepulauan dan Garut.
- CNN Indonesia - 25 September 2025, Laporan keracunan massal MBG di Cipongkor, Bandung Barat.
- Detik News - 25 September 2025, Pemberitaan tentang status KLB MBG di Bandung Barat dan rencana penghentian sementara.
- Tempo - 22 September 2025, Data realisasi anggaran MBG per September 2025 sekitar Rp13,2 triliun dari total Rp71 triliun.
- Liputan6 - 23 September 2025, Tanggapan Istana terkait desakan penghentian sementara MBG akibat banyak kasus keracunan.
