Kemiskinan merupakan kondisi saat perekonomian seseorang atau sekelompok orang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan sendiri berasal dari kata dasar miskin, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan tidak hanya dapat diartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, kegagalan atau ketidak berhasilan orang dalam memenuhi hak-hak dasar serta berbedanya perlakuan orang lain terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupannya juga dapat diartikan dan dihubungkan dengan kemiskinan.
Menurut Niemietz (2011) dalam Maipita (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Sebagai seorang manusia tentulah kita mempunyai hak-hak dasar sejak kita berada di kehidupan ini, contohnya saja hak untuk terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama, kita juga berhak untuk mendapat kesejahteraan, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Adapun kebutuhan yang lain seperti kesehatan, pekerjaan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, dan masih banyak yang lainnya.
Sedangkan pengertian kota sendiri ialah sebuah tempat berkumpul atau tempat bertempat tinggalnya sekelompok orang dalam jangka waktu yang lama atau bahkan permanen yang daerah tersebut mempunyai kelebebihan tersendiri sehingga menarik sekelompok orang atau sebuah komunitas untuk bertempat tinggal dan menetap di tempat tersebut. Kota sendiri identik dengan gedung-gedung atau bangunan yang tinggi menjulang. Menurut Amos Rapoport, kota adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari sekelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Dapat disimpulkan bahwa kota merupakan simbol dari kesejahteraan, karena banyak sekali kesempatan untuk berusaha, serta kota mendominasi wilayah sekitarnya.
Ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat menyebabkan kepadatan jumlah penduduk, di mana karena kepadatan penduduk jika tidak dikelola dengan benar maka menyebabkan sebuah kota menjadi kota yang bermasalah, masalah yang dapat timbul dari kepadatan kota tersebut diantaranya masalah sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, ketersediaan air bersih, ketersediaan kebutuhan pangan, turunnya kualitas lingkungan, dan masih banyak lainnya.
Kepadatan penduduk dapat timbul salah satunya dikarenakan urbanisasi atau berpindahnya penduduk dari desa menuju kota atau yang disebut dengan urbanisasi untuk beberapa alasan. Salah satu alasan kenapa kenapa urbanisasi berdampak kepada kemiskinan kota adalah apabila masyarakat dari desa yang pindah ke kota tidak memiliki keahlian atau pengalaman kerja sebelumnya. Biaya untuk hidup di kota tentunya tidak murah, maka dari itu orang yang tidak punya keahlian atau pengalaman kerja sebelumnya akan sulit untuk meningkatkan harapan hidupnya, sehingga mereka hidup dengan seadanya dan banyak dari mereka yang menganggur menyebabkan perekonomian kota yang menurun.
Masalah ekonomi yang timbul akibat padatnya kota adalah meningkatnya angka laju kemiskinan, kemiskinan dapat timbul karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak sebanding dengan perkembangan industrialis. Sehingga banyak orang yang menjadi pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih enjadi topik utama pada setiap penyusunan kegiatan di lingkup pemerintahan. Berbagai upaya pastilah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sudah diterapkan, namun hingga saat ini sebagian wilayah di Indonesia masih terperangkap dalam kemiskinan.
Kondisi perekonomian di Kabupaten Jombang tidaklah jauh berbeda. Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang sumber mata pencaharianya adalah di bidang pertanian. Umumnya kondisi kemiskinan ini ditemui di pedesaan yang umumnya mempunyai tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah. Pada 2016 tercatat bahwa Kabupaten Jombang memiliki angka kemiskinan sebesar 47,72% dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 6.775 kepala keluarga.
Contohnya saja terdapat di Desa Karangpakis dan Desa Manduro, tepatnya berada di wilayah administrasi Kecanatan Kabuh, dapat dilihat bahwa kondisi dari kedua Desa tersebut disebabkan karena mayoritas di kedua desa tersebut penduduknya tidak bersekolah, pekerjaannya pun mayoritas sebagai buruh tani, dan beban tanggungan mayoritas 4 orang. Sedangkan presentase keluarga miskin di Desa Karangpakis sebesar 35,68% dan presentase keluarga miskin di Desa Manduro adalah sebesar 55,41%, presentase keluarga miskin tersebut dilihat dari total kartu keluarga (KK) yang ada.
Kondisi sosial pada keluarga miskin dapat ditinjau pada tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan beban tanggungan. Kondisi sosial di dua Desa tersebut pada tingkat pendidikan menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis pendidikan terakhir yang rata-rata ditempuh oleh mayoritas penduduk di sana yaitu Pendidikan Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), dan tidak bersekolah. Data hasil penelitian pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh adalah keluarga yang tidak menempuh pendidikan atau tidak bersekolah, yakni sebanyak 49 kepala keluarga. 10 kepala keluarga tersebut berasal dari Desa Karangpakis, dan sisanya berasal dari Desa Manduro.
Sedangkan kondisi sosial jika ditinjau dari pekerjaan penduduk di dua Desa tersebut adalah mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Yang mana bekerja sebagai buruh tani memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, karena pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang selalu dilakukan tidak hanya pada masa tanam dan masa panen saja, melainkan juga dilakukan setiap hari.
