Viral, Diplomasi Satu Truk Jeruk Manis yang Berbuah Manis

Sehingga tentunya roda perekonomian masyarakat pun menjadi terhambat, dan lantaran aspirasi mereka yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Karo dianggap mereka tidak ditanggapi, sementara roda perekonomian harus tetap berjalan, tapi jalan yang akan dilaluinya tak kunjung diperbaiki, apa boleh buat, warga pun langsung mengadu kepada pemerintah yang levelnya lebih tinggi di negara ini.

Kondisi jalan yang statusnya non-nasional, dan  yang rusak serta tak kunjung diperbaiki, sebenarnya bukan hanya terjadi di Kabupaten Karo Sumatera Utara saja. Bisa jadi di setiap daerah pun dengan mudahnya dapat ditemui.

Sebagaimana disebutkan tadi, guna dan fungsinya, serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jaringan jalan yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, memang banyak yang telah rusak kondisinya. 

Lantaran terkesan dibiarkan, dan tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah, maka warga pun sampai ada yang berani menanam pohon pisang, misalnya, di tengah jalan yang rusak itu. Bahkan ada lagi aksi warga yang seolah sedang memancing ikan di jalan yang telah menyerupai kubangan.

Sementara pemerintah daerah sendiri setiap ditanya kapan akan diperbaiki jalan yang rusak itu, jawaban klasik pun sering terdengar jika anggaran untuk perbaikan yang dikatakannya kurang. Dan andaikan sekalinya ada perbaikan, pengerjaannya pun sudah bukan rahasia lagi  seringkali terlihat asal-asalan.

Memang karena itu juga, dugaan masyarakat telah terjadinya penyelewengan anggaran untuk perbaikan jalan, jalan non-nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seringkali terdengar diperbincangkan warga.

Oleh karena itu juga, Presiden Jokowi, akan lebih baik lagi untuk memerintahkan aparat penegak hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya melakukan penyelidikan, dan mengaudit secara  serius masalah anggaran di setiap daerah. 

Kalau kejadiannya seperti masalah yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat, tidak menutup kemungkinan warga dari daerah lain di 34 propinsi akan datang berbondong-bondong, untuk meminta diperbaiki jalan yang rusak di daerahnya masing-masing.

Hadeuh. Bisa-bisa Presiden pun akan dibuat kewalahan. Dan pemerintah daerah akan bertepuk tangan. Karena tanggung jawabnya sudah diambil alih oleh Presiden. ***