Apa lagi tatkala dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi terkait penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut, Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta, yang sejak awal paling bernafsu untuk mengadakan ajang balapan itu tampaknya sama sekali ogah, alias menghindari permintaan rapat paripurna dari dua fraksi tersebut.
Lucunya, Anies melalui Diskominfotik memberi penjelasan soal itu hanya berupa dokumen "Katanya Vs Faktanya" yang malah terkesan dipaksakan, sehingga tak pelak lagi mengundang banyak kritikan.
Demikian juga dengan ditunjuknya ketua panitia pelaksana penyelenggaraan balapan tersebut baru-baru ini, yakni salah seorang politikus partai Nasdem, Ahmad Sahroni, oleh Anies Baswedan, juga telah memicu polemik.
Publik pun mempertanyakan, mengapa pembentukan Panpel baru dilakukan setelah kegiatan sudah akan dilaksanakan, dan mengapa tidak dari saat awal perencanaan - sebagaimana lazimnya suatu kegiatan, apa lagi dengan kegiatan level "internasional" yang sudah semestinya direncanakan secara matang?
Begitu juga dengan Bamsoet yang kemudian dianggap hendak melibatkan kepala negara, Presiden Jokowi, dalam kegiatan ini, dianggap publik sebagai "ada udang di balik batu". Bahkan serupa perangkap jebakan Batman, yang begitu kental dengan nuansa politik.
Paling tidak, kasus korupsi anggaran yang sedang diselidiki KPK, akan menjadi 'senjata' yang tidak menutup kemungkinan, akan membuat Jokowi sebagai seorang pecundang dalam penegakan hukum - khususnya agenda pemberantasan korupsi yang notabene merupakan kejahatan yang luar biasa.Â
Sehingga tak sedikit publik yang berharap agar Jokowi jangan mau ikut-campur dengan balap mobil listrik-nya Anies Baswedan. Lebih baik mengurus hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.Â
Seperti misalnya soal penanganan virus Corona varian Omicron yang dikabarkan lebih ganas dibandingkan varian lainnya, dan juga dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Semoga. ***
