Bagaimanapun Indonesia adalah bangsa dan negara yang hebat. Bangsa yang mampu bertahan dalam hempasan badai dan terjangan gelombang pasang lautan kehidupan.
Buktinya, bangsa Indonesia diakui oleh dunia internasional mampu menyelenggarakan Pemilu dengan sukses, damai, dan demokratis.Â
Sejarah Mencatat Kemampuan Bangsa Indonesia
Pemilu 1955 adalah pemilihan umum legislatif di Indonesia yang diselenggarakan tahun 1955. Pemilu pertama di Indonesia sejak merdeka di tahun 1945.
Di tengah keraguan dunia internasional, Pemilu 1955 sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis.
Pemilu ini diselenggarakan saat kondisi dalam negeri tidak kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosoewirjo.
Menjelang hari pemungutan suara, rumor menyebar, termasuk ketakutan akan keracunan yang meluas di Jawa.
Mengantisipasi berbagai kemungkinan, di beberapa daerah diberlakukan jam malam spontan. Tidak diumumkan selama beberapa malam sebelum hari pemungutan suara.
Pada hari pemungutan suara, banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara pada pukul 7 pagi. Hari itu damai karena orang-orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi.
Dikutip dari laman id.wikipedia.org, sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Hanya sekitar 6% yang tidak memilih.
Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sukses Pemilu 2004 masih segar di ingatan bangsa yang besar ini. Pemilu pertama di mana bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden.
Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon.
Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%.
Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Selain Pilpres, diselenggarakan Pemilu Legislatif 2004. Merupakan pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia karena penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD (Baca sumber: id.wikipedia.org).
Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Pemilu ini juga dinyatakan sebagai pemilihan terpanjang dan paling rumit dalam sejarah demokrasi.
Bahkan sistem alokasi kursi DPR juga dianggap sebagai "yang paling rumit di dunia" oleh media.
Polemik Pemilu 2024
Di tengah hantaman pandemi Covid-19, silang pendapat pelaksanaan Pemilu 2024 begitu mengemuka. Menghias teras berita. Menjelma tarik ulur yang begitu memesona.
Hal wajar untuk mencari jalan tengah. Demi tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan bangsa.
Polemik mengerucut ke dua magnet. Saling tarik-menarik gagasan tentang Pemilu untuk "Tetap Laksanakan di Tahun 2024" dan "Mundurkan di Tahun 2027".
Tentu pendapat ini diikuti sempalan efek lainnya. Khususnya berkaitan dengan kedudukan presiden.
Satu sisi menghendaki presiden tetap bertahan hingga tahun 2027. Sedangkan pihak lain secara tegas menentangnya.
Apa yang terjadi? Perang antarpendukung di media sempat membara dan masing-masing punya alibi kuat dengan gagasan nalar politik dan dasar demokrasi nan bernas (Baca Sumber: news.detik.com).
Wasana Kata
Pandemi Covid-19 bagaimanapun memberi dampak besar bahwa bangsa ini harusnya sudah melek IT. Meskipun dukungan sarana masih cukup banyak tambal sulam, merangkak, bahkan nir sinyal di beberapa daerah.
Apakah menyerah pada keadaan dan tetap kencang memanjangkan kedudukan presiden hingga Tahun 2027? Seharusnya tidak. Apapun kendala teknis berkaitan sarana IT, "Pemilu Bauran 2024" harusnya dilaksanakan.
Pemilu bauran memadukan cara konvensional dan digital dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bagi daerah yang sudah siap sarana IT (Information Technology) bisa dengan e-voting. Jelas lebih efektif dan efisien.
Ragu dengan akan terjadinya kecurangan? Kita banyak belajar dan punya pengalaman berkali-kali menyelenggarakan Pemilu. Harusnya kecurigaan "akan terjadi kecurangan berbasis data" tidak lagi menjadi polemik. Asal kita kawal dari hulu ke hilir.
Kemampuan bangsa yang besar ini di bidang IT tidak diragukan lagi. Begitu juga kemampuan lembaga pemerintah dan non pemerintah memantau proses dan hasil Pemilu tidak perlu diragukan lagi.
Banyak ahli IT yang mampu digandeng dan digaet KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memikirkan dan menciptakan aplikasi e-voting. Serahkan saja pada ahlinya.
Bagaimana dengan sistem Pemilu konvensional? Hanya diterapkan di daerah yang belum dan atau masih mengalami kendala sarana IT.
Tentu dibutuhkan pemetaan lapangan. Kerja petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dari unsur paling bawah penyelenggaraan Pemilu terbukti selama ini akurat. Terpenting, protokol kesehatan diutamakan, toh semakin banyak masyarakat yang sudah divaksin.
Bagaimana, masih ragu dengan kemampuan bangsa ini? Pemilu 1955, Pemilu 2004, Pemilu 2019 patut menjadi contoh nyata keberhasilan kita. Terpenting, dunia pun mengakui.
Sekian dan semoga selalu sehat.
