Masa Reses, untuk Apa?

Kondisi  RSUD yang ada terkait dengan kurangnya jumlah kamar. Artinya, kapasitas ketersediaan ruang inap untuk pasien sudah overload. Apalagi dengan diterapkannya BPJS. Solusinya, pihak dewan merancang relokasi gedung RSUD. Akan tetapi relokasi ini membutuhkan biaya yang besar sekitar Rp. 300 Miliar. Pihak pemerintah daerah sudah menyediakan lahan seluas lima hektar tanah. Alternatif lain sambil menunggu perkembangan relokasi yang diajukan ke pusat untuk bantuan anggaran, akan dibangun 80 ruang inap baru berbagai kelas pada RSUD yang sudah ada. Tentunya penyelesaian pembangunan gedung butuh waktu. Diperkirakan tahun 2018 baru terealisasi dan rampung. 

Pihak anggota dewan yang hadir juga mengimbau budaya masyarakat dalam menjenguk pasien agar tertib. Tidak lagi menyalahkan pihak keamanan RSUD dalam mengatur jadwal bezuk secar bergilir dan tertib sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pasien agar cepat sembuh dari sakitnya. Bukan malah sebaliknya tambah sakit. Karena suasananya yang tidak kondusif yang diakibatkan ruang-ruang rumah sakit terlalu banyak para pembesuk yang sulit didisiplinkan.

Ketiga. Menyoroti ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penerangan jalan umum dibutuhkan untuk kenyamanan akses fasilitas jalan pada malam hari sehingga pada titik-titik rawan kejahatan dapat ditambah PJU yang memadai. Tanggapan dari anggota dewan, nantinya pemerintah akan menambah PJU solar cell untuk menekan anggaran pengeluaran pemerintah daerah. Tentunya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Program ini akan terus ditingkatkan sehingga nantinya PJU tercukupi.

Keempat. Berkaitan dengan pengurusan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)

Sudah menjadi tradisi jika memasuki tahun ajaran baru, banyak keluarga yang kurang mampu mengajukan keringanan biaya pendidikan ataupun beasiswa untuk putra-putrinya. Akan tetapi, niat ini kadang terbentur masalah aturan. SKTM baru dapat dikeluarkan oleh pihak Kelurahan, jika nama anggota keluarga yang mengajukan SKTM sudah ada pada database pusat. Dalam hal ini, anggota DPRD sudah berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Untuk masalah pengurusan SKTM tidak perlu menunggu atau terdaftar terlebih dahulu di database, asalkan sesuai dengan keadaaan sebenarnya dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Seandainya ada pihak kelurahan yang masih mempersulit, anggota dewan siap turun langsung.

Kelima. Masalah Distribusi Raskin

Bantuan raskin masih mengalami kendala dalam hal pendistribusian. Hal ini berkaitan dengan tidak meratanya pemberian jatah raskin bagi pihak-pihak yang berhak menerima. Yang menjadi sasaran kekesalan warga tidak lain adalah Ketua RT setempat. Mengapa? Karena pihak RT sebagai ujung tombak pendistribusian raskin sering dihadapkan pada dilema, yaitu membagi raskin sesuai dengan keadaan warga yang kurang mampu. Sedangkan jatah raskin tidak sesuai dengan jatah atau data di lapangan. Akhirnya, dengan terpaksa Ketua RT masih membagi lagi jatah raskin meskipun takaran perolehan raskin ke warga berkurang. Akan tetapi semua warga yang membutuhkan bantuan raskin dapat terbantu. Dewan memberikan tanggapan akan terus mengupayakan pembaharuan database bagi penduduk miskin yang nantinya dapat bantuan jatah raskin. Dan jika ada teknis lain yang terpaksa oleh Ketua RT disesuaikan, harap tetap berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

Dari lima pokok permasalahan jaring aspirasi masyarakat di atas, jelas bahwa masa reses sangat dibutuhkan untuk saluran aspirasi politik dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sehingga, ada kesinambungan antara peran politik lembaga DPR dengan lembaga eksekutif (pemerintah) yang dapat menjembatani dan menindaklanjuti segala perkembangan pembangunan dan permasalahannya yang ada di masyarakat. Semoga artikel ini mampu membuka cakrawala masyarakat, bahwa masa reses anggota dewan mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai lembaga politik penyeimbang dan kontrol peran lembaga eksekutif maupun lembaga terkait lainnya yang menyangkut hajat hidup orang  banyak/masyarakat luas.

Yang jelas, masa reses hendaknya mengedepankan jaring aspirasi masyarakat. Sehingga terjadi dialog multiarah dan tatap langsung antara rakyat dan wakil rakyat. Dengan tujuan akhir memberi informasi secara menyeluruh dan langsung mengenai perkembangan dan permasalahan pembangunan di berbagai bidang yang menyentuh langsung kepentingan rakyat atau masyarakat. Agar perkembangan dan permasalahan pembangunan di masyarakat dapat tersalurkan dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bijak. Semoga.