Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat rupanya sedang sibuk memberi perhatian pada urusan pelatihan juru masak untuk pemulung yang diinisiasi oleh Risma.
Ceritanya begini. Kementrian Sosial (Kemensos) menggelar pelatihan keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pemulung yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dari tanggal 26 Januari sampai 31 Januari 2021.
Para pemulung dilatih memasak oleh juru masak profesional dari Surabaya Hotel School (SHS) dengan harapan agar dapat membuka usaha mandiri kuliner sesudahnya.
Nah, kegiatan ini ternyata "diatur langsung" oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma. Risma hadir dan bahkan memberikan kata sambutan dalam kegiatan tersebut.
 "Kegiatan ini untuk memotivasi penerima manfaat agar mampu mengolah makanan dengan baik dan benar. Nantinya mereka mempunyai bekal yang cukup membuat usaha kuliner secara mandiri," kata Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di gedung serbaguna Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Selasa (26/1).
Kehadiran Risma nampaknya mengundang komentar dari beberapa partai politik, termasuk PKS dan Demokrat. Komentar itu kebanyakan diisi dengan kritik.
PKS misalnya, menganggap bahwa dilatihnya pemulung oleh juru masak adahal sesuatu yang berlebihan, karena menilai bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) yang jumlahnya jutaan orang harus menjadi fokus Risma.
"Bu Menteri kalau mau mengajari keterampilan baiknya tidak perlu repot-repot cari pemulung, cukup saja para calon graduasi dari KPM PKH yang jumlahnya kalau ambil 20% 10 juta KPM PKH," kata Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf, Jumat (29/1/2021), dilansir dari Detik.com.
Demokrat juga memberikan kritik serupa, meski sedikit lebih "bersahabat". Bagi Demokrat, sah-sah saja jika Risma mengadakan pelatihan bagi para pemulung namun jangan sampai lupa kepada tugas pokok seperti penataan DTKS, mengurus bencana dan menuntaskan RUU Bencana Alam.
"Saya hanya ingin mengingatkan dengan adanya kegiatan eksperimen ini jangan sampai melupakan tugas-tugas pokoknya, seperti penataan DTKS, menangani bencana, dan menuntaskan RUU Bencana Alam," kata Demokrat, melalui Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Nanang Samodra.
