Ini sangat perlu menjadi perhatian dan serius dievaluasi, karena pelaksanaan PSBB, Â misalnya di Jakarta, apalagi jika harus diperpanjang adalah bagaimana kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah, mengevaluasi yang terjadi di lapangan maupun kesiapan logistik untuk membantu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
Di Jakarta saja, dari data yang dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri, disebutkan bahwa PSBB telah mengurangi omzet pasar tradisional di DKI Jakarta hingga 35 persen---50 persen. Meskipun denyut dan geliat pasar rakyat tidak akan terputus selama PSBB, namun simpul dari kegiatan ekonomi rakyat harus dijaga agar jangan sampai padam dan menimbulkan kepanikan masyarakat.
Bukan itu saja, evaluasi PSBB juga harus dengan cermat memperhatikan apakah PSBB telah mencederai roda perekonomian Indonesia dengan pelarangan operasi kantor-kantor di wilayah penerapan PSBB, dan akhirnya menjadi sebuah dinamit yang siap meledak pada suatu waktu.
Apalagi selama PSBB dilakukan, kas negara tentu  akan berkurang untuk memberikan bantuan saat PSBB sehingga roda perekonomian juga terhambat akibat PSBB ini.
Jokowi seperti ingin meminta para pemimpin daerah agar serius memmperhatikan ini, jangan sampai lengah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di India.Â
Di India seperti yagn diketahui ketidakcermatan pemerintah menghitung kebutuhan logistik, menjaga roda ekonomi berdampak pada chaos di masa lockdown.
Sekali lagi, ini sungguh penting karena jika benar keadaan ini akan berlangsung hingga akhir tahun seperti yang dikatakan oleh Jokowi, skema PSBB dapat terus dievaluasi secara periodik untuk memastikan kedua sisi ini, baik tindakan kesehatan ataupun dari sisi penanggulangan dampak ekonomi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
