Hari ini dari Istana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), bicara tentang perlunya evaluasi yang total dan serius  tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Seperti yang diketahui, sejauh ini sejumlah kota sudah menerapkan PSBB mulai dari DKI Jakarta dan diikuti oleh wilayah di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.Â
Lalu wilayah lain juga menyusul, yakni Sumatera Barat, Pekanbaru, Makassar, Tegal, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Cimahi.
"Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan COVID ini, terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail kekurangannya apa, plus minusnya apa sehingga kita bisa perbaiki." kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan Istana, dilansir vivanews.com, Senin (20/4/2020).
Memang esensi dari evaluasi adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, pertanyaannya adalah apa dimaksud dengan evaluasi PSBB secara serius oleh Jokowi ini?
Dalam pernyataannya, Jokowi nampak lebih fokus kepada tindakan kesehatan dalam masa PSBB tersebut. Â Ada tiga fokus yang disampaikan Jokowi dalam evaluasi total yang dimaksud. Pertama, pengujian sampel secara masif, kedua, pelacakan yang progresif dan terakhir, langkah penisolasian yang terpapar Covid-19 dengan lebih ketat.
Jokowi lebih lanjut mengatakan bahwa jika ketiga hal ini serius dilakukan maka diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.
Akan tetapi, apakah poin ini saja yang ingin disampaikan oleh Jokowi. Dari perspektif politik ataupun dari sisi pelakasana PSBB yang komprehensif, tentu tidaklah demikian. Bahkan menurut saya, ada "dua mata pisau" yang hendak disampaikan Jokowi namun dengan sangat berhati-hati.
Apa itu? Dari pelaksanaan PSBB, sedari awal nampak Jokowi sangat berhati-hati, baik dari komunikasinya maupun pelaksanaannya. Alasannya karena penerapan PSBB akan berdampak besar dalam dua hal yaikni; penyebaran Covid-19 seperti yang dikatakan sebelumnya dan juga dampak sosio ekonomi.
Dua sisi ini nampak saling berdampingan. Jika pemerintah hanya nampak ingin fokus di salah satu, maka yang lain akan menjadi korban. Jika hanya bicara atau fokus soal ekonomi saja, maka akan ada kebijakan tentang penyebaran corona yang siap untuk diberondong kritik, dan sebaliknya. Padahal keduanya sama pentingnya.
Artinya ketika Jokowi mengatakan bahwa harus ada "Evaluasi Total PSBB", maka dua hal ini harus segera dilakukan, meski di permukaan Jokowi masih menampakan tentang evalusi soal penanganan medis saja.
Ini sangat perlu menjadi perhatian dan serius dievaluasi, karena pelaksanaan PSBB, Â misalnya di Jakarta, apalagi jika harus diperpanjang adalah bagaimana kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah, mengevaluasi yang terjadi di lapangan maupun kesiapan logistik untuk membantu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
Di Jakarta saja, dari data yang dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri, disebutkan bahwa PSBB telah mengurangi omzet pasar tradisional di DKI Jakarta hingga 35 persen---50 persen. Meskipun denyut dan geliat pasar rakyat tidak akan terputus selama PSBB, namun simpul dari kegiatan ekonomi rakyat harus dijaga agar jangan sampai padam dan menimbulkan kepanikan masyarakat.
Bukan itu saja, evaluasi PSBB juga harus dengan cermat memperhatikan apakah PSBB telah mencederai roda perekonomian Indonesia dengan pelarangan operasi kantor-kantor di wilayah penerapan PSBB, dan akhirnya menjadi sebuah dinamit yang siap meledak pada suatu waktu.
Apalagi selama PSBB dilakukan, kas negara tentu  akan berkurang untuk memberikan bantuan saat PSBB sehingga roda perekonomian juga terhambat akibat PSBB ini.
Jokowi seperti ingin meminta para pemimpin daerah agar serius memmperhatikan ini, jangan sampai lengah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di India.Â
Di India seperti yagn diketahui ketidakcermatan pemerintah menghitung kebutuhan logistik, menjaga roda ekonomi berdampak pada chaos di masa lockdown.
Sekali lagi, ini sungguh penting karena jika benar keadaan ini akan berlangsung hingga akhir tahun seperti yang dikatakan oleh Jokowi, skema PSBB dapat terus dievaluasi secara periodik untuk memastikan kedua sisi ini, baik tindakan kesehatan ataupun dari sisi penanggulangan dampak ekonomi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
