Basuki Thajaja Purnama (BTP) alias Ahok  disindir anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk  dan juga Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Menurut Andre, peran Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sudah berlebihan karena terlalu sering tampil. Andre bahkan, mengingatkan jangan sampai ada istilah komisaris rasa direktur utama.
Saat mengetahui Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tidak bisa hadir di acara tersebut sindiran tersebut lalu diutarakan Andre. "Agak menarik tadi, saya kira ada Pak Ahok tadi, karena biasanya yang tampil mewakili Pertamina Pak Ahok. Wakil Presiden acara Pertamina, mungkin ada komisaris rasa dirut," kata Andre di Komisi VI Jakarta, Senin (3/2/2020).
Andre lalu memberi saran keda Wamen Budi Gunadi agar direktur utama berperan sebagai juru bicara. Ia pun berpesan kepada Budi Gunadi agar Ahok tak terlalu tampil.
"Bahwa dirut perannya tetap tampil sebagai juru bicara pimpinan Pertamina. Berharap ke depan itu disampaikan Pak Wamen, jangan terlalu majulah jangan sampai orang bicara ada komisaris rasa dirut," jelasnya.
Ada-ada saja sindiran dari Andre, apalagi diutarakan dalam acara formal. Namun dapat dipahami sindiran Andre secara personal itu paling tidak dari dua perspektif.
Pertama, Andre Rosiade memang berpengalaman sebagai juru bicara, sehingga tak salah jika dia mendorong agar Dirut Pertamina tetap tampil sebagai juru bicara. Andre mengerti tugas dan tanggung jawab Jubir, inilah yang membuat dia sangat concern tentang ini.
Dalam kacamata Andre, Dirut harus menjadi corong utama. Sehingga bagaimana nanti Pertamina ingin berkembang harus diutarakan langsung oleh sang Dirut, bukan Ahok. Jadi ya itu, dari kacamata Andre, Jubir itu ya harus dirut, harus pelaksana, bukan komisaris.
Apakah Jubir itu peran yang istimewa? Mungkin menurut Andre iya. Padahal, tahulah dirut itu bukan diukur dari seberapa banyak dia berbicara namun seberapa dia mampu bekerja. Siapa yang mau tampil silahkan, asal perusahaan tetap menghasilkan profit.
Memang agak beda kalau politisi melihat situasi seperti ini.
Kedua, sejak semula Ahok memang direncanakan untuk menjadi Komisaris rasa Dirut. Apa yang salah dari Komisaris rasa Dirut?
Ketika Ahok diminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menjadi Komisaris Utama, Erick berharap agar Ahok dapat mempelototi Pertamina sehingga kinerja yang minus selama ini dapat meningkat. Sebagai Komisaris Utama (Komut), Ahok menjadi ketua kelas dalam pengawasan direksi.
Ini dirasa sudah cukup, karena mayoritas direksi dipilih karena alasan sudah paham bisnis dan operasional, khususnya bisnis migas. Sehingga pengawasan dari Komisaris dibutuhkan secara intens agar kinerja Direksi dapat berjalan baik. Untuk melakukan ini, sah-sah saja Komisaris memberikan nasihat kepada direksi agar dapat maksimal.
Jika pada akhirnya Ahok keluar dari "kotak" seperti yang dikatakan oleh Andre, itu memang sudah direncanakan dari semula. Jangan kuatir.
Apalagi masyarakat tidak akan terlalu peduli dengan "Komisaris rasa Dirut" atau apapun itulah, asal Ahok dan Direksi Pertamina lainnya mampu meningkatkan kinerja mereka, mengatasi mafia migas selama ini dan mensejahterakan masyarakat.
Kabarnya, sebagai Komisaris di Pertamina, Ahok memiliki sejumlah rencana gebrakan untuk mendorong kinerja perseroan. Di antaranya, Ahok membuka peluang untuk menurunkan harga gas dan mengawal subsidi BBM-LPG setelah sepekan sebelumnya Ahok menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat.
Soal ini bahkan Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bahwa Ahok sudah merencanakan hal ini dengan detail. "Kita ngobrol tentang sinergi antara Kemensos dan Pertamina, khususnya di dalam membantu rakyat miskin, prasejahtera dalam hal ini dari program-program pemerintah seperti subsidi elpiji, subsidi bahan bakar," kata Juliari.
"Nanti Pak Ahok akan pimpin langsung. Kan kuncinya soal ketepatan sasaran dari pada pendistribusian distribusi ini supaya benar-benar rakyat yang paling layak yang dapat," tambah Juliari.
Di kesempatan lain, soal program ini, Ahok menjelaskan bahwa tak boleh ada salah sasaran.Â
"Kita tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan. Harusnya ya keadilan sosial dong," tandas Ahok.
Andre Rosiade mungkin yang mesti belajar paham, Ahok bukan komisaris yang biasa-biasa saja.
Referensi : 1Â
