"Sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi sudah dilakukan. Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu (izin Komisi Pengarah)," ujar Basuki seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono nampak lugas menjawab pertanyaan wartawan tentang Revitalisasi Monas seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Tanpa tedeng aling-aling, Basuki mengomentari bahwa ada yang salah dari cara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menangani proses revitalisasi tersebut. Basuki menilai hal ini semestinya tidak perlu terjadi karena gubernur-gubernur sebelumnya mengikuti prosedur yang ada.
Seperti diketahui, revitalisasi Monas dipermasalahkan karena berdasarkan regulasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penataan Monas perlu izin, dan Pemprov ternyata tidak mengurusnya dan nekad meneruskan proses konstruksi.
Komentar Basuki tentang Anies tentu menarik, apalagi jika dihubungkan dengan benturan keduanya saat bencana banjir Januari lalu.
 Di hadapan wartawan kedua pihak nampak saling silang pendapat mengenai penyebab banjir, ujung-ujungnya ya soal naturalisasi dan normalisasi.
Makin nampak memanas, karena setelahnya Anies mengatakan siap berdebat dengan siapapun tentang penyebab banjir, dan Basuki balas berkomentar menyindir  bahwa dirinya tidak diajari untuk berdebat.
Setelah itu, masing-masing akhirnya seperti menepi sejenak.
Anies sibuk menangani banjir, sedangkan Basuki mencari formula yang tepat agar maksub baik naturalisasi mampu dimengerti Anies, bagaimanapun caranya.
Nah, "lama" tak bersua, keduanya terpaksa "berduel" lagi di persoalan Revitalisasi Monas.Â
Bukan maunya Basuki dan Anies, tetapi dalam regulasi keduanya memang harus berdiskusi untuk membahas yang terbaik dalam proses revitalisasi ini.
