Anies Terpaksa "Berduel" dengan Basuki Soal Revitalisasi Monas

"Sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi sudah dilakukan. Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu (izin Komisi Pengarah)," ujar Basuki seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono nampak lugas menjawab pertanyaan wartawan tentang Revitalisasi Monas seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Tanpa tedeng aling-aling, Basuki mengomentari bahwa ada yang salah dari cara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menangani proses revitalisasi tersebut. Basuki menilai hal ini semestinya tidak perlu terjadi karena gubernur-gubernur sebelumnya mengikuti prosedur yang ada.

Seperti diketahui, revitalisasi Monas dipermasalahkan karena berdasarkan regulasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penataan Monas perlu izin, dan Pemprov ternyata tidak mengurusnya dan nekad meneruskan proses konstruksi.

Komentar Basuki tentang Anies tentu menarik, apalagi jika dihubungkan dengan benturan keduanya saat bencana banjir Januari lalu.

 Di hadapan wartawan kedua pihak nampak saling silang pendapat mengenai penyebab banjir, ujung-ujungnya ya soal naturalisasi dan normalisasi.

Makin nampak memanas, karena setelahnya Anies mengatakan siap berdebat dengan siapapun tentang penyebab banjir, dan Basuki balas berkomentar menyindir  bahwa dirinya tidak diajari untuk berdebat.

Setelah itu, masing-masing akhirnya seperti menepi sejenak.

Anies sibuk menangani banjir, sedangkan Basuki mencari formula yang tepat agar maksub baik naturalisasi mampu dimengerti Anies, bagaimanapun caranya.

Nah, "lama" tak bersua, keduanya terpaksa "berduel" lagi di persoalan Revitalisasi Monas. 

Bukan maunya Basuki dan Anies, tetapi dalam regulasi keduanya memang harus berdiskusi untuk membahas yang terbaik dalam proses revitalisasi ini.

Mengapa? Dalam regulasi tersebut, diatur  bahwa Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai ketua.  Gubernur DKI Jakarta sebagai sekretaris, serta beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pariwisata.

Artinya, Anies memang perlu berdialog dengan personil di dalam komisi ini termasuk Basuki, sebelum melaksanakan proses konstruksi.

Dalam perjalanannya, pihak Sekneg memang sudah meminta agar Revitalisasi Monas agar dihentikan untuk sementara.

Lalu bagaimana? Disinilah kemungkinan "duel" antara Anies dan Basuki akan terjadi. 

Di dalam proses konstruksi, dikenal dengan namanya perencanaan. 

Apakah perencanaan ini sudah benar, apakah perencanaan ini sesuai standar? Pertanyaan yang mungkin saja akan membuat kedua belah pihak akan kembali saling "sindir" .

Belum apa-apa, seusai rapat kemarin,  Basuki sudah berkomentar bahwa desain revitalisasi Monumen Nasional (Monas) harus melalui sayembara agar hasilnya dapat lebih baik dari sebelumnya. 

Menimbulkan tanda tanya publik, karena seperti diketahui, (konon), proyek revitalisasi ini kabarnya  sudah melalui proses disayembarakan, namun mengapa Basuki menyentil hal ini. 

Menimbulkan pertanyaan menarik, apakah proses sayembara desain ini sudah sesuai standar atau tidak? Publik perlu tahu lebih jelas.

Jika harus membandingkan, untuk hal ini, desain, perencanaan dan sebagainya, pasti sudah menjadi makanan sehari-hari dari Basuki. Sehingga dalam proses nanti di komisi, hal ini pasti akan menjadi titik fokus dari Basuki nantinya.

Artinya, jika tak terlalu paham, Anies kemungkinan akan kesulitan menjelaskan apalagi jika benar memang ada standar yang dilewati dalam prosesnya.

Jika Anies terlalu berani mengambil resiko untuk (percaya diri) dan kembali menantang berdebat, maka bisa saja mejadi blunder bagi dirinya sendiri. 

Inilah yang mungkin saja menjadi alasan Anies untuk memilih berdiam diri daripada bereaksi sama seperti menghadapi persoalan banjir kemarin. Sikap yang dapat dianggap amat tepat, karena situasi ini sebaiknya digunakan Anies untuk menerima sumbang saran, bukan menyumbang perang opini.

Ini baru dari sisi konstruksi. Bagaimana dari sisi lingkungan hidup, sejarah dan pariwisata? Sepertinya ini juga akan menambah pikiran dan beban Anies. Pohon-pohon yang ditebang dan lain sebagainya dianggap belum diberikan penjelasan yang cukup dari pihak Pemprov DKI.

Lalu apa yang diharapkan oleh publik? Komisi Pengarah mestinya dapat memberikan jalan yang terbaik bagi revitalisasi Monas. 

Jikalau revitalisasi mrmang harus dihentikan, perlu diberikan dalil-dalil yang cukup kuat sehingga persoalan serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

Akan tetapi, Komisi Pengarah juga perlu membantu, jikalau persoalan revitalisasi ini hanyalah soal ijin bukan soal yang lain-lain. 

Sinergi perlu segera diterapkan ketika tidak ada lagi persoalan prinsipil yang nampak dari soal desain dan sebagainya demi kepentingan publik bukan politik.

Selain itu, tak kalah penting, Anies juga perlu positif dalam menjalani proses ini. Menerima sumbang saran atau rela membuka diri untuk bekerjasama demi mencari solusi yang terbaik.

Jikalau tidak, duel yang dimaksud akan mungkin terjadi lagi. Kontraproduktif bagi branding seorang Anies nantinya.

Referensi : 1 -2 - 3