Tahun 2030, Indonesia Sudah Punya Ibu Kota Baru

"Targetnya 5-10 tahun, dan kita ingin agar beban Jakarta bisa dikurangi dengan memindahkan pusat pemerintahan di ibu kota baru," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro dikutip dari Detik.com

Jika implementasinya segera dikerjakan pada 2020, maka perhitungan Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, melihat dari perencanaan kota, desain dan pengerjaan maka paling tidak 2030 nanti Indonesia sudah mempunyai ibu kota baru.

"Paling 2020 (mulai), kita siapkan dua opsi. Karena ini harus mulai merencanakan kotanya, desain, lalu implementasi," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Jika keputusan sudah diambil akan dibangun di luar Jawa, maka tinggal menunggu kesepakatan Politik untuh mensahkan regulasi dan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Sudah ada ada empat kota yang disebut-sebut dapat menjadi lokasi ibu kota negara yang baru, yakni Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, dan Mamuju. Tiga kota berada di Kalimantan dan satu kota berada di Sulawesi.

Nama Palangkaraya, Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dapat disebut sebagai calon terkuat karena namanya pernah disebut ketika wacana ibu kota baru ini pernah disebut oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia pada periode 1957-1958

Lebih lanjut, Bappenas juga sudah menghitung estimasi untuk yang dibutuhkan untuk emmbuat ibo kota baru ini yaitu berkisar Rp 466 Triliun. Estimasi biaya ini didasarkan jumlah ASN ditambah anggota legislatif, yudikatif, Kepolisian, TNI, dan anggota keluarganya jika harus bermigrasi ke kota tujuan.

Berkaitan dengan waktu perencanaan 5-10 tahun ini sudah berkembang beberapa diskusi. Perkiraan waktu ini berdasarkan dari pengalaman Brasil yang memindahkan Ibu kota dari Rio den Janeiro ke Brasilia pada 1960 dan Kazakhtan yang memindahkan ibu kota dari Alamity ke Astana pada 1997.

Lebih dekat, sebenarnya negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Myamnmar juga telah melakukannya, bahkan dengan waktu yang terbilang cepat.  Myanmar sudah berpindah ke Naypyidaw, dari sebelumnya Yangoon pada 2005.

Sedangkan Malaysia yang sukses memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 lalu, dengan keputusan diambil pertama kali pada 19 Oktober 1995. Sebagai informasi, Nama Putrajaya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tengku Abdul Rahman Putra. 

Waktunya terbilang cukup cepat, hanya empat tahun, meski secara keseluruhan empat tahun itu adalah waktu pembangunan dan peresmian sedangkan kotanya "jadi" secara keseluruhan tetap memakan waktu hingga 10 tahun.

Dikutip dari BBC, Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim menjelaskan bahwa waktu proses persiapan pemindahan ibu kota negara tergantung pada proses yang dtempuh masing-masing negara.

Salim lebih lanjut menjelaskan bahwa jika cepat diputuskan, maka dalam waktu empat tahun pertama pembangunan gedung dapat diprioritaskan, sehingga perpindahan personilnya (ANS, Yudikatif, Legislatif)  bisa cepat dilakukan. Baru sesudah itu dilanjutkan dengan pembangunan ibu kota secara keseluruhan.

Artinya, waktu perkiraan 10 tahun memang sangat realistis. Jika demikian, maka diperkirakan pembangunan infrastruktur ibu kota baru serta pemindahan personil ASN dapat dilakukan serta bisa diresmikan semasa Jokowi menjabat presiden, sedangkan pengembangan kota selanjutnya diperkirakan dilakukan pada masa pemerintahan Presiden baru pasca 2024.