"Untuk itu, ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden, cukup satu periode 7 tahun," ujar Andre Rosiade di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Tak ada hujan tak ada angin, politikus Gerindra sekaligus juru bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade memberikan usulan menarik. Presiden Indonesia cukup menjabat satu periode dengan masa jabatan selama 7 tahun.
Alasan Andre sebenarnya sederhana, ada dua alasan yang dapat ditilik dari penjelasannya. Pertama, dengan waktu satu periode, sang presiden dapat fokus pada pemenuhan janji kampanye selama berkuasa. Kedua, membatasi agar pihak petahana tidak menggunakan kekuasaannya untuk tetap berada ditampuk kekuasaan.
Usulan Andre ini langsung mendapat komentar dari pihak TKN. Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong mengatakan ide Andre terlalu berlebihan. "Jadi saya kira berlebihan lah ya. Menurut saya kenapa berlebihan karena itu amandemen UUD lagi dan jalannya masih panjang," ujar Usman di Posko Cemara, Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Usman lalu menjelaskan lebih dalam mengapa mengatakan usul Andre terlalu berlebihan. Ada dua alasan, Pertama, periode jabatan presiden diatur dalam UUD 1945, sehingga perlu ada amandemen jika ingin ada perubahan. Kedua, jumlah waktu periode yang diperpanjang hingga 7 tahun tidak menjamin bahwa seorang presiden tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
***
Jika kita jernih melihat, memang usulan masa jabatan presiden lebih lama dengan satu periode ini bukan usulan yang baru, bahkan di Maret lalu berkembang wacana untuk waktunya bukan 7 tahun tapi 8 tahun.
Pada Maret 2019, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa internal DPR telah membahas wacana jabatan presiden tidak lebih dari sekali, tetapi menjabat selama 8 tahun.
"Ada pemikiran di internal kami bahwa bagaimana pemilihan presiden ini jabatannya tidak lagi 2 kali, tapi 8 tahun dan dia tidak boleh menjadi calon, agar program itu tuntas," kata Tamliha di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/3).
Tamliha lalu menjelaskan bahwa maksud dari usulan ini adalah membantu presiden terpilih untuk memiliki waktu yang cukup untuk menuntaskan programnya yang cukup sulit diselesaikan dalam masa jabatan lima tahun.
Tamliha lalu memberi contoh janji Jokowi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen sampai menaikkan anggaran TNI menjadi 1,5 persen dari PDB hingga saat ini belum dapat terealisasikan karena waktu yang amat terbatas.
Penjelasan Tamliha memang masuk akal, akan tetapi belum tentu harapan dari perubahan ini dapat terlaksana dengan mudah dan berjalan sesuai rencana. Mengapa? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Pertama, dibutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sediki untuk mengamendemen pasal 7 UUD 1945.
Kedua, belum ada jaminan bahwa dalam masa 7 atau 8 tahun, seorang Presiden dapat menyelesaikan programnya. Selain itu, belum ada jaminan juga bahwa seorang presiden tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya jika hanya satu periode seperti yang dikatakan Andre.
Ketiga, jika masa jabatan presiden selama 7 atau 8 tahun untuk satu periode, bagaimana halnya masa kerja dan relasinya dengan parlemen? Secara undang-undang, tentu saja masa kerja presiden dan dewan harus sejalan. Akan tetapi apakah kita siap menerima dalam periode yang sekian lama, duduk anggota parlemen yang dikenal tidak produktif.
***
Terakhir, di dalam politik seringkali menyelinap agenda tersembunyi di dalam sebuah usulan yang terlihat baik. Untuk apa, untuk kepentingan siapa? Kita tidak pernah tahu apa maksudnya hingga waktu yang akan membuktikan.
