Soal Papua, tidak akan tenang nih pemerintah. Kasus apapun pasti di pakai negara adidaya ini untuk " gertak" pemerintah. Sebenarnya pernyataan kementerian luar negeri AS soal Papua ini bukan hal gampang. Amerika via KEMENLU negara tersebut mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendegar suara rakyat Papua. Desakan tersebut terkait digelarnya persidangan tokoh Papua yang baru-baru ini menyelenggarakan kongres Papua III dengan mendeklarasikan negara federal Papua.
Penegak hukum dalam negeri sendiri kemudian menangkap dan menyidangkan lima orang yang diduga berbuat makar. Indonesia anggap kongres III Papua makar, tetapi berbagai kalangan justru anggap itu bukan makar, tetapi hanya aspirasi yang perlu di dengar. Dua sumber luar negeri terkait desakan kepada pemerintah Indonesia lihat disini; http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120131_uspapua.shtml dan http://www.voanews.com/indonesian/news/HRW-Tuding-Pemerintah-Indonesia-Biarkan-Tindak-Kekerasan-Aparat-Keamanan-137965253.html
Situasi menjelang desakan maupun perhatian serius negara luar terkait Papua patut di lihat. Apa dan kenapa, urusan soal Papua terus memanas. Pemerintahan Indonesia sendiri baik kepala negara maupun jajaran Badan Intelejen Negara sama-sama menyatakan bahwa tidak lagi menggunakan pendekatan kekerasan untuk mengurus Papua. Penguasa cenderung pilih jalan dialogis sebagai pendekatan penyelesaian maslaah Papua. Akibat pernytaan petinggi negara tersebut, bogem mentah pun didapat.
Desakan atau seruan Amerika, baik secara resmi disampaikan oleh kemenlu AS maupun lembaga HAM di AS ( HRW ) sebelumnya, merupakan respon aktif terhadap pernyataan pemerintah akhir-akhir ini. Seakan Amerika mau bilang kalau anda ( SBY ) pakai dialog untuk urus Papua, kenapa tokoh yang bikin kongres untuk menyampaikan aspirasi malah di bawa ke meja hijau?
Papua Damai Demi Hubungan RI-AS
Adanya negara federal yang mencuat di Papua bagi Amerika bukan masalah. Karena semuanya harus diselesaikan. Kan negara Papua tidak singgung freeport jadi ngapai pemerintah Indonesia harus berlebihan menanggapinya? hehehe mungkin saja dugaan saya tentang pernyataan AS akhir-akhir lebih ke arah itu. Siapa tau bukan yah.
Papua harus di bereskan untuk menghindari gejolak politik yang berkepanjangan. Mengingat, hubungan dagang Indonesia dan Amerika justru menguat di tahun 2012 ini. Kuatnya hubungan dagang kedua negara disampaikan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan bahwa  hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-AS sedang mengalami masa terbaik khususnya di tingkatan government to government (G to G). Apalagi setelah payung hukum perdagangan di antara keduanya sudah hampir tersedia lengkap.
Tabulasi investasi yang di keluarkan Susilo Bambang Yudhoyono sudah jelas memberi angin segar untuk peningkatan investasi asing di Indonesia. Master Plan Pembangunan Ekonomi Nasional atau yang di singkat MP3EI menyambut dibentukanya sejumlah pakta perdangan bilateral antara AS-Indonesia.
"Beberapa bentuk payung hukumnya antara lain TIC/TIFA (Kementerian Perdagangan-USTR), JCM (Kementerian Luar Negeri-Department of State) dan Commercial Dialog (Kemenko Perekonomian-Department of Commerce).Semua ini adalah modal bagi peningkatan bilateral kedua negara apalagi adanya strategic partnership," ungkap Atase Perdagangan RI di Washington DC Ni Made Ayu Marthini dalam keterangan tertulisnya di Washington, AS dan dikutip di Jakarta, Sabtu (24/12/2011). Selengkapnya disini http://economy.okezone.com/read/2011/12/24/320/546788/hubungan-dagang-ri-as-alami-masa-terbaik
Hindari Gertakan Amerika Soal Papua
Aspirasi rakyat Papua tentunya untuk pemenuhan hidup orang Papua di kemudian hari. Entah bikin negara sendiri atau hanya sekedar aspirasi perjuangan perbaikan hidup dalam kerangka negara kesatuan Indonesia, jangan di jadikan bola salju untuk memperketat kepentingan terselubung negara asing maupun kelompok elit indonesia atas Papua. Perhatian serius negara terhadap Papua, pemerintah harus bangun dari tekanan pihak-pihak tertentu yang nota bene punya kepentingan mengamankan Papua demi pengerukan SDA Papua semata.
Tindakan Amerika bukan hal baru. Kalau Amerika prihatin dengan nasib Papua kenapa tragedi berdarah di areal freeport mereka tidak begitu lantang menyuarakannya, ada apa?. Seketika buruh menuntut upah sampai perusahaan freeport tutup, suara dari pihak AS sama sekali minim, hanya ada beberapa akhtivis tambang yang berjuang melaporkan pemberian uang freeport ke polisi kepada kehakiman AS.
Kok, seketika gugatan lembaga HAM Indonesia ( IHCS ) terhadap freeport di pengadilan negeri Jakarta Selatan diterima oleh hakim dan persidangan dinyatakan dilanjutkan. Arti penting dari gugatan tersebut bahwa freeport dan penguasa RI melawan hukum negara Indonesia. Indonesia mau tegakkan hukum atas freeport, tiba-tiba datang suara dari AS soal keprihatinan mereka atas aspirasi negara federal Papua. Maka itu, hindari gertakan Amerika, dan tetap menuju perbaikan Papua.
Situasi diatas, saya berkesimpulan bahwa desakan Amerika kepada Indonesia lebih kepada keharusan menangani Papua secara dialogis demi menghindari gejolak politik yang kian mengganggu investasi AS di Papua. Berikutnya, tameng persidangan kasus tokoh Papua menjadi alat ampuh untuk Amerika setiap hari menggoyahkan Indonesia agar masalah freeport harus berlaku kontrak karya dan bukan ketentuan hukum RI yang sudah mengalami perubahan.
Susilo Bambang Yudhoyono harus menyelesaikan masalah Papua dengan melaksanankan aspirasi yang sedang di upayakan. Pertemuan tokoh gereja yang tergabung dalam Persatuan Gereja-Gereja Indonesia ( PGGP ) hari ini ( Rabu, 1 Februari 2012 ) harus di tanggapi serius, karena disitulah suara kenabian orang Papua. Aspirasi orang Papua harus didengar, jangan tunggu desakan negara asing terhadap Papua saja baru pemerintah mau bergerak.
Dua Tulisan saya sebelum tulisan ini ( bandit freeport dan komnasham ) patut di baca untuk lebih memahami apa dibalik ini semua.