Menyamakan kinerja kandidat Presiden 2014 antara Prabowo maupun Jokowi harus dilihat habibat karier mereka. Jokowi seorang birokrat sipil sedangkan Prabowo seorang prajurit. Antara kinerja mereka, capres Jokowi mudah diakses publik sementara Prabowo sulit diakses karena karier dia merupakan kebijakan strategis negara yang bersifat rahasia. Wajar ketika karya Jokowi lebih banyak dikenal publik ketimbang Prabowo.
Praktik dari mereka menjadi cermin masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Mengutip statemen dari Ketua Umum Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) bahwa tahun ini tahun kuda hitam. Presidennya nanti yang menang nggak disangka-sangka," kata Ki Kusumo saat dihubungi KapanLagi.com®, Minggu (22/5)
Mangkrak, pernyataan itu melayang terkait kebijakan Jokowi semasa kariernya di pemerintahan. Orang Papua bilang (barang taduduh) alias amburadul, mengendap atau tidak berjalan semestinya. Parahnya, kebijakan yang ujung-ujungnya mangkrak tadi, justru merugikan negara. Praktik merugikan negara, mestinya tidak harus diulangi lagi. Tapi, apa yang terjadi? Jokowi malah diusung maju sebagai capres. Ini keliru atau ada maksud lain? Apakah itu yang dimaksud revolusi mental? Wah, revolusi mental dalam artian merugikan negara tak masalah?
Dimulai dari kota Solo, terungkap 4 Pengakuan mantan Sekda di balik pencitraan Jokowi. Berikut tutur orang dalam dibalik kinerja Jokowi yang dilansir, merdeka.com.
- Program Jokowi mangkrak. Menurut Supradi banyak program-program Jokowi di Solo yang saat ini mangkrak. Misalnya, pembangunan beberapa taman, seperti Sekar Taji, Terminal Tirtonadi, City Walk yang semrawut, Railbus, Pasar tradisional, dan lain-lain.
- Kemiskinan di Solo meningkat. Supardi (tanpa menunjukan data) mempertanyakan pihak-pihak yang menyatakan Jokowi sukses membangun Solo. Menurut mantan Sekda itu, banyak program yang saat ini mangkrak. Selain itu di era Jokowi, kemiskinan juga meningkat.
- Mobil Esemka hanya jadi kendaraan politik Jokowi. Mantan Sekda Kota Solo era Jokowi ini bahkan terang-terangan menyebut, mantan bosnya tersebut sengaja menggunakan Esemka sebagai kendaraan politik untuk menuju ibu kota. Setelah tercapai tujuannya, menjadi gubernur, Jokowi tak peduli lagi dengan nasib Esemka. Mobil berpelat merah AD 1 A, dan AD 2 A pun saat ini hanya menjadi pajangan di Solo Tecno Park (STP), tempat produksi Esemka. "Jelas Esemka itu hanya sebagai tunggangan. Menurut kami, Esemka itu kan sebuah lembaga pendidikan, lembaga pengetahuan. Kalau dia mau bikin mobil kan seharusnya bikin tempat produksi. Kalau STP sekarang dibikin sebagai tempat produksi, namanya itu nyalahi pakem (aturan)," ujar Supradi, saat ditemui di Solo, Minggu (22/6) kemarin.
- Gaya berpakaian Jokowi hanya pencitraan. Sekda Kota Solo era Jokowi ini bahkan terang-terangan menyebut, penampilan mantan bosnya tersebut hanyalah sebuah pencitraan belaka. Pasalnya dulu sewaktu di Solo, Jokowi tak pernah mengenakan pakaian seperti itu. "Dulu waktu menjadi wali kota apa pernah pakai pakaian seperti itu. Pakainya ya jas dan dasi, selalu jas dan dasi setiap hari. Sekarang kan nyatanya seperti itu. Kalau yang ngerti, ya, Jokowi nyatane mung (ternyata hanya) bohong," ujar Supradi.
Beralih ke Jakarta, setahun lebih memimpin, BPK membantah proyek strategis Gubernur DKI itu dengan fakta bahwa merugikan negara. Salah satu topik yang terpampang di situs kompas.com (BPK: Sistem "E-Budgeting" Terindikasi Rugikan Keuangan DKI 1,42 M). Petikan berita tersbut; salah satu program unggulan Pemprov DKI dalam mengantisipasi adanya penyalahgunaan anggaraan, sistem e-bugeting ternyata juga dianggap memunculkan masalah. Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna mengatakan, kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgeting, sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasos fasum, dan e-pegawai tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. "Sebagian output-nya tidak sesuai kesepakatan, sehingga belum dapat dimanfaatkan dan berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,42 miliar," kata Agung, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/6/2014). Itu versi kompas, belum yang lain-lain.
Belum lagi, keluh kesah sahabat dekat Jokowi ngomel-ngomel di sosmed. Salah satunya, wartawati senior-Nanik S Deyang. Dia bilang, Jokowi itu manusia super ambisi. Sejak Desember 2012 atau hanya satu bulan setelah dilantik jadi Gubernur DKI, otaknya sudah nafsu mau jadi Presiden, itulah sebabnya dia rancang dalam setahun pemerintahan, dia akan buat proyek-proyek monumental yg nanti akan terus dibicarakan orang, meski ia tahu proyek itu hanya ala kadarnya, tapi yg penting kelihatan "Dialah Gubernur Yg Melakukan dan Bisa Sukses Dalam Setahun Membenahi Jakarta"...mau bukti? ..tuh MONOREL..semua dipaksakan, spy dalam setahun pemerintahan proyek itu ada, dan lihatlah sekarang MANGKRAK. Dan mari kita taruhan soal MRT yg sekarang dikeduk-keduk dimana-mana itu, benar gak suatu saat kita akan punya MRT, mari bertaruh! MRT akan sama dengan Monorel, MANGKRAK.
Sumber dari lembaga negara yaitu BPK resmi mengeluarkan temuan mereka adanya dugaan kerugian negara. Orang-orang dekat Jokowi dari yang sesama dinas hingga volunter pemenangan gubernur DKI, sama-sama mengungkapkan siapa sebenarnya Jokowi. Sosok yang ambisi, penuh pencitraan, proyeknya mangkrak sana-sini. Kita-kita yang tra kenal dekat trausah banyak cerita.
Ungkapan orang dekat memang mematikan karena itu realitas dari kedekatan mereka terkait sosok tertentu. Orang dekat saja bicara demikian, tapi diluar sana, survey masih menaruh elektabilitas Jokowi diatas Prabowo. Siapa yang ketipu? rakyat kebanyakan yang tertipu karena pencitraan atau memang itu pilihan mereka?.
Akhirnya, dengan politik citra dari berbagai kebijakannya yang diduga merugikan negara akibat (mangkrak), Capres itu malah rangking di sejumlah survey. Memang, Indonesia negara berpenduduk terbanyak di asia tenggara, tetapi memilih seorang leader bagi mereka saja, kadang kecoplosan akibat pendidikan demokrasi pemilu yang takabur.
Bagaimana dengan Capres Prabowo? Orang ini tak begitu banyak diketahui karier dia. Masalahnya adalah dia mengawali kariernya sebagai anggota Kopasus. Sebuah pasukan khusus dan rahasia yang cenderung mengeksekusi agenda-agenda rahasia negara. Mereka yang berkarier disini hanya bisa dikenal bila menjabat sebagai posisi tertinggi disini.
Seorang Danjen Kopasus, pernah terlibat dalam pembebasan peneliti taman Lorenz. Sebuah proyek mata-mata gerakan separatis Papua, dengan cara menyelimuti diri mereka sebagai peneliti demi menutup tujuan kotor dibalik itu. Proyek tersebut dibiayai oleh negara inggris yang kala itu punya kepentingan di freeport bernama Rio Tinto.
Prabowo di isukan (belum ada dasar putusan pengadilan) melakukan penculikan, membuat rakyat Indonesia kembali mengusung isu HAM disaat dia maju sebagai presiden 2014. Kasak-kusuk ini meningkat ketika mantan atasanya (Wiranto) menambah statemen didalam dokumen DKP yang kini keasliannya maupun siapa pembocornya tengah diusut TNI sendiri. Gunjang ganjing dari kata culik atau mengamankan, belum reda. Versi TNI itu mengamankan, versi sipil menyebutnya penculikan.
Tafisir ini belum ada kekuatan hukum pasti karena peradilan negara yang berwenang (Mahmil) belum ada putusan terkait ini. Tanpa putusan hukum yang pasti, mereka yang menuding Prabowo maupun yang membelanya, cenderung berkicau sesuka mulut mereka, karena putusan tetap dari pengadilan apakah itu penculikan atau pengamanan, bahkan hukuman apa yang diberikan dan mengikat, belum ada. Kepres presiden Habibi era itu hanyalah melanjutkan rekomendasi DKP saja. Kita perlu bukti hukum berupa putusan pengadilan.
[caption id="attachment_312404" align="aligncenter" width="629" caption="poling debat capres tahap ke-III (merdeka)"][/caption]
Bicara HAM, bila dibandingkan dengan Prabowo saat ini, Indonesia dipalang oleh dunia akibat kasus Timor Leste. Sampai akhirnya, pengadilan yang didukung PBB mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Wiranto atas pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999 silam. "Dikeluarkannya perintah penangkapan Wiranto merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan kami untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap penduduk sipil Timor Timur pada 1999," tukas penuntut PBB Nicholas Koumjian dalam sebuah statemen yang dirilis di Timtim, seperti dilansir, detik.com, via Associated Press (AP), Senin (10/5/2004).
Surat penangkapan ini keluar tujuh pekan setelah pengadilan khusus Timtim menuduh Wiranto bertanggung jawab atas "pembunuhan, deportasi dan penganiayaan" di Timor Lorosae pada tahun 1999 dimana 1.500 orang tewas. Wiranto saat itu telah menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM tersebut merupakan bagian dari konspirasi untuk merusak aspirasi kepresidenannya. Bagaimana dengan sikap Wiranto soal Prabowo yang saat ini maju presiden yang baru-baru ini menggema di media.
Praktik citra sudah banyak kita jumpai dimana-mana. Di Papua, kerap ada pengibaran Bendera Merah Putih sepanjang kiloan meter disaat raksasa tembaga Amerika mengeruk kekayaan Papua hingga membawa pulang balok-balok emas. Juga Kapolda Papua upacara bendera di tebing gunung Freeport, tetapi kepolisian Indonesia rutin didatangkan jaga perusahaan asing disini dan membiarkan konflik sosial berlarut-larut. Begitu juga ketika Presiden periode 2004-2014, Susuilo Bambang Yudhoyono, pemimpin yang di sebut citra.
Pernyataan eks Walikota Solo maupun Wartawati Senior, bisa dibuktikan dengan melihat realitas disekitar. Selain data BPK sebagai rujukan. Selagi hukum tak mengadili ocehan orang-orang dekat, pernyataan mereka sebagai pembenar masa kini karena merekalah orang-orang dibalik figur tersebut. Sebaliknya dugaan pelanggaran HAM oleh capres tertentu patut dibuktikan via pengadilan khusus (mahmil) agar semuanya menjadi pegangan tetap kita.
Soal luar negeri, menyaksikan debat capres, diplomasi Negara Indonesia kedepan (artikel sebelumnya), visi-misi capres untuk hubungan luar negeri sebagai ketahanan Negara, menurut penulis, tak akan mengarah kepada kedaulatan bangsa ini karena, capres saat ini hanya sebatas meramu dan menjual indonesia yang seksi dari berbagai hal untuk diperdagangkan kepada sistem pasar bentukan asing. Beli ini itu, iklankan atau promosi ini itu, baik dari segi pertahanan keamanan maupun ekonomi. Slogan maritim atau slogan macan asia, hanya retorika belaka, karena Indonesia tak punya kekuasaan baik secara politis maupun ekonomi dari gerbong pasar bebas.
Menjelang pemilu presiden 2014 ini, isu HAM maupun agama dipakai sebagai bentuk citraan semata demi mengangkat elektabilitas capres tertentu, bukan untuk menyelesaikan masalah HAM atau Agama itu sendiri. Sementara proyek mangkrak yang merugikan Negara, jangan lagi terulang dan harus diamputasi. Capres “Mangkrak” ingin bawa Indonesia Kemana?Arah dan tujuan Indonesia kedepan, selain visi-misi, prilaku mereka menjadi patokan dasar dari memandang apa saja yang terjadi pada periode 5 tahun mendatang, kelak ketika terpilih.
Referensi: (kompas.com), (detik.com), (merdeka.com)
Lain-lain: (rplasa.com), (piyungan.org), (ouropinion), (kompasiana)
