Mohon tunggu...
Aris Heru Utomo
Aris Heru Utomo Mohon Tunggu... Diplomat - Penulis, Pemerhati Hubungan Internasional, kuliner, travel dan film serta olahraga

Penulis beberapa buku antara lain Bola Bundar Bulat Bisnis dan Politik dari Piala Dunia di Qatar, Cerita Pancasila dari Pinggiran Istana, Antologi Kutunggu Jandamu. Menulis lewat blog sejak 2006 dan akan terus menulis untuk mencoba mengikat makna, melawan lupa, dan berbagi inspirasi lewat tulisan. Pendiri dan Ketua Komunitas Blogger Bekasi serta deklarator dan pendiri Komunitas Blogger ASEAN. Blog personal: http://arisheruutomo.com. Twitter: @arisheruutomo

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

TikTok Menggoyang Kedaulatan

20 September 2020   09:32 Diperbarui: 20 September 2020   12:53 2474
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan mengeluarkan larangan mengunduh dan menggunakan aplikasi TikTok| Sumber: BBC Indonesia via Kompas.com

Alasan lain yang tidak dikemukakan ke publik adalah keterkaitannya dengan urusan politik dan keamanan di Lembah Galwan yang merupakan perbatasan India-Tiongkok. Sebanyak 20 orang tentara India di Lembah Galwan tewas oleh tentara Tiongkok. 

Karena peristiwa tersebut, publik India marah dan menuntut boikot produk-produk Tiongkok dan mengakhiri hubungan dagang dengan negara panda tersebut. Beberapa negara bagian seperti Maharashtra, Haryana, dan Uttar Pradesh telah menyatakan sikapnya menentang Tiongkok.

Memperhatikan alasan pelarangan TikTok oleh AS, dan sebelumnya India, terlihat bahwa sesungguhnya perspektif ancaman terhadap kedaulatan suatu negara telah bergeser dari kedaulatan konvensional ke kedaulatan siber. 

Pada kedaulatan konvensional, teritori suatu negara secara tegas dibatasi oleh koordinat, batas-batas alam yang diakui secara international. 

Pada kedaulatan siber, teritorinya hanya dibatasi oleh nomor-nomor internet protocol (IP). Sehingga ketika suatu negara bermaksud menyerang kedaulatan negara lain, tidak perlu mengerahkan pasukan militernya secara fisik. Yang dikerahkan justru pasukan siber untuk berperang di dunia maya.

Untuk itu, merujuk langkah Trump untuk melarang penggunaan berbagai aplikasi buatan Tiongkok dsn bersikap resiprokal dalam hubnungan dagang, kiranya dapat dipahami sebagai upaya menjaga kedaulatan siber dan pada yang sama menjaga kepentingan ekonomi dan politiknya.

Tiongkok, yang selama lebih dari dua dekade berhasil membangun kemandirian di dunia informasi global, dengan membangun Firewall dan server internet raksasa, dipandang sangat berhasil membangun kedaulatan sibernya. 

Tiongkok menjadi negara yang mandiri di bidang teknologi informasi dan tidak bergantung pada teknologi asing. Namun demikian, kesuksesan Tiongkok tersebut tidak diikuti dengan keterbukaan di berbagai sektor seperti ekonomi dan perdagangan.

Ketika berbagai perusahaan Tiongkok seperti Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Ltd bebas melakukan ekspansi ke negara-negara lain, Tiongkok justru membatasi diri dari masuknya perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk perusahaan multinasional AS.

Google dan Facebook tidak bisa menembus firewall raksasa yang dibangun Tiongkok. Sejumlah persyaratan ketat dikenakan kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin memasuki pasar Tiongkok yang berpenduduk sekitar 1,4 milyar jiwa.

Beberapa kewajiban standar seperti perlunya menggandeng mitra lokal dan kewajiban alih teknologi dipandang memberatkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun