Mohon tunggu...
Ari Muslim Nur P
Ari Muslim Nur P Mohon Tunggu... Lainnya - Pembelajar

Shift

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Masa Awal Orde Baru Upaya Mencari Stabilitas dan Rehabilitas 1966-1980

27 November 2022   09:52 Diperbarui: 27 November 2022   09:55 228
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pendahuluan
Orde lama berakhir dengan mewariskan berbagai persoalan yang ditandai dengan kemerosotan perekonomian, kelangkaan kebutuhan pokok, tingkat inflasi yang tinggi. Secara umum, terpuruknya perekonomian Indonesia pada masa orde lama salah satunya disebabkan sikap Soekarno yang lebih mementingkan Politik dibanding ekonomi.[1] Kepemimpinan Presiden Soekarno yang menjadikan Politik sebagai "panglima" negara membuat aspek ekonomi agak terabaikan. Hal berbeda justru lahir dibawah masa orde baru, dibawah pimpinan Soeharto ekonomi dijadikan panglima untuk mejaga stabilitas dan keamanan Negara. 

Perencanaan Pembangunan pemerintah pada awal Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang  lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang  lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.[2]

Semangat dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Negara dan perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 merupakan upaya untuk mengadakan perubahan menyeluruh berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan semangat mengemban hati nurani dan kepentingan rakyat yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengembangan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik yang mengindahkan sistem permusyawaratan perwakilan dalam menetapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat luas dalam pembangunan.[3]

Dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, sistem dan proses penyelenggaraan Negara dan perencanaan pembangunan bangsa dikembangkan secara demokratis dan konstitusional berdasarkan siklus dan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun yang biasa disebut REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Repelita pertama dimulai pada tahun 1969 hingga 1974.[4] Dinamika tersebut ditandai dengan menetapkan GBHN (Garis Besar Halauan Negara)[5] sebagai dasar penyusunan Repelita. Repelita ini berlangsung hingga repelita VI yang berakhir pada tahun 1998 akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional agar keadaan yang diingkan dalam jangka waktu lima tahun dan jangka panjang dapat terwujud.  

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan merupakan segala bentuk konsep dan dokumentasi untuk menentukan tidakan masa depan dengan tepat yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai.[6] Perubahan sistem politik dari Demokrasi terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila dibawah Orde baru membawa perubahan pula pada orientasi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Program perencanaan pembangunan nasional dituangkan kedalam suatu perencanaan bertahap, yakni Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).[7]

Perencanaan pembangunan Orde Baru melaksanakan Pancasila/ UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang biasa dikenal sebagai Trilogi Pembangunan.[8] Secara singkat, Trilogi Pembangunan diartikan sebagai Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan.

Trilogi Pembangunan itu adalah :

1. Terciptanya stabilitas politik yang mantap untuk memungkinkan kelangsungan jalannya pembangunan.

2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memperbesar pembangunan Nasional.

3. Pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keadilan sosial.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun